Follow our news chanel

Previous
Next

Kabupaten Yahukimo terkendala penerapan sistem e-government

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengaku masih terkendala menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bukan karena tidak mampu, namun lebih dikarenakan masih minimnya jaringan internet.

Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Tarully Maniagasi mengatakan pihaknya sangat membutuhkan jaringan yang memadai untuk bagaimana bisa mengintegrasikan semua urusan pemerintahan, mulai dari e-planing, e-budgeting sampai dengan penataan aset dan hal lainnya.

"Sejauh ini kami sudah bangun infrastruktur jaringan yang mana bersinergi dengan Kementerian Kominfo . Apabila harus menunggu jaringan yang sementara sedang disiapkan (Palapa Ring), dapat dipastikan hingga 2019 baru bisa digunakan," kata Maniagasi kepada wartawan di sela-sela kegiatan monitoring dan evaluasi, di Jayapura, Kamis (30/8/2018).

Melihat topografi, memang kendala di Yahukimo sangat banyak, namun itu tidak memberhentikan pemerintah untuk tinggal diam untuk bagaimana membangun pemerintahan yang berbasis elektronik.

"Peran dari Kominfo sangat penting untuk bagaimana berdiri di garda terdepan guna memfasilitasi semua perangkat daerah. Peran kominfo sudah sangat luar biasa," ujarnya.

Sejauh ini pemerintah Yahukimo sudah berkomunikasi dengan Kominfo pusat maupun provinsi, dengan harapan tahun ini bisa memperoleh beberapa fasilitas Very Small Aperture Terminal (VSAT), yakni stasiun penerima sinyal dari satelit.

Loading...
;

“VSAT ini kami pastikan akan digunakan beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung. Namun, ke depan sistem pemerintahan berbasis elektronik tetap akan dilaksanakan di semua kabupaten salah satunya di kabupaten yahukimo," katanya.

Sementara untuk keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), pihaknya sudah menyiapkan regulasi dan membantuk dan merancang personil dan aparatur untuk mengelola, namun sejauh ini belum efektif.

"Kami gunakan waktu untuk mengidukasi aparatur yang ada agar pada 2019 nanti, ketika ULP benar-benar digunakan, tentu sudah didukung dengan saranan dan jaringan yang memadai serta aparaturnya," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini aparatur ULP yang sudah tersertifikasi baru 20 orang, kedepan kuantitasnya akan ditambah sehingga ada penyegaran (pergantian) ataupun posisi-posisi aparatur yang berkedudukan di sekretariat ULP.

Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka, mengatakan pihaknya sudah membentuk ULP dan saat ini fokus penyiapan SDM dan infrastruktur.

"Kami sudah lakukan itu, hanya saja terkendala dengan jaringan internet karena itu saya sudah sampaikan itu ke KPK. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet tapi itu belum cukup," kata Oktemka. (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top