Follow our news chanel

Previous
Next

New York Agreement: Sebuah perjanjian tanpa tuan (2/selesai)

papua-new-york-agreement
Ilustrasi Mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur ketika melakukan aksi pada 15 Agustus 2019 untuk mengecam penandatanganan New York Agreement 15 Agustus 1962 – Jubi/Dok. AMP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Soleman Itlay

Kolonial menang Pepera karena mengutamakan peran aparat militer. Tentu bukan kemenangan mutlak. Namum, apa yang kolonial capai adalah buah dari kongkalikong, rekayasa, manipulasi, dengan kekuatan militer, dan dengan mengutamakan kejahatan politik.

Apapun bentuk operasi militer kolonial Indonesia, kalau sudah memiliki tindak kekerasan dan kejahatan politik dengan mengabaikan nasib dan masa depan orang West Papua, atau hanya mengutamakan kepentingan kekuasaan dan kepentingan ekonomi itu jelas berkaitan dengan sistem politik aneksas itu.

Cara-cara amoral dan tidak demokratis itu memiliki indikasi besar bahwa Pepera tidak digelar dengan cara demokratis, sesuai mekanisme hukum internasional tadi. Tapi pada saat yang sama, kolonial bertindak di luar mekanisme hukum internasional itu.

Kolonial memenangkan Pepera pasca New York Agreement karena menggunakan pendekatan sistem politik aneksasi. Hingga saat ini dia kokoh di West Papua karena melancarkan dan mempertahankan kekuasaan dengan sistem politik aneksasi itu.

Praktik sistem politik aneksasi itu sudah diterapkan semenjak tanah koloni modern itu dilirik oleh sang aneksator, tokoh aneksasi, Soekarno. Kemudian itu diterjemahkan dalam diplomasi politik, ragam perjanjian tanpa tuan dan hari ini aktif diterjemahkan dalam kebijakan nasional untuk West Papua.

Agustus bulan bermata dua

Loading...
;

Hari ini sudah mencapai 58 tahun setelah kolonial Indonesia dan Belanda yang menandatangani New York Agreement dalam kontrol imperialis global, Amerika Serikat di markas besar PBB, New York, AS.

Pencapaian itu bersamaan dengan masa dimana UU Otsus di Tanah Papua akan berakhir (anggarannya) pada 2021. Tentu  fase yang penting bagi Indonesia dan West Papua.

Agustus, bagi Indonesia adalah bulan keberuntungan dan kebahagiaan. Beruntung karena 58 tahun lalu, 15 Agustus 1962, Indonesia merayu kolonial Belanda untuk meneken New York Agreement dan itu berhasil. Bulan ini juga, ulang tahun ke-75 proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Dari Merauke hingga Sabang warga negara Indonesia tengah bersiap-siap untuk memperingati HUT kemerdekaan Negara Kolonial Republik Indonesia (NKRI). Hampir semua jalanan dan tempat-tempat keramaian mulai dipasang umbul-umbul, bendera dan spanduk bertulisan “Dirgahayu RI ke-75”.

Tentu ini momen yang menarik di tengah krisis global akibat pandemi Covid-19. Bangsa kolonial tentu gembira dengan pencapaian Indonesia dengan tingkat perkembangan negara pada usia ke-75 ini. Bahagia pasti terasa hangat bagi bangsa kolonial.

Tetapi ini jauh berbeda dengan orang West Papua. Selama 58 tahun, kolonial Indonesia ”menjajah” orang West Papua. Bentuk yang nyata adalah perihal operasi militer. Kolonial Indonesia aktif melakukan operasi militer, yang tentunya juga di atas lembar New York Agreement itu di kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Timika (areal PT Freeport Indonesia), Tambrauw, dan lain-lain. Operasi militer ini dilakukan atas nama penegakan hukum.

Banyak orang mengungsi ke hutan belantara. Banyak anak dan ibu hamil terlantar. Mereka tidur di bawah poho-pohon dan gua-gua batu. Mereka hanya makan minum dari alam sekitar yang persediaannya memang terbatas.

Pendidkan anak-anak mereka terlantar. Banyak pula yang tidak mendapatkan imunisasi, sebuah program yang diwajibkan oleh PBB melalui Unicef. Banyak ibu yang melahirkan di hutan.

Tak sedikit pula yang sakit, menderita dan meninggal dunia di hutan belantara. Tim relawan kemanusiaan khusus Nduga, menyebut bahwa sekitar 241 orang, juga pengungsi Nduga meninggal dunia.

Jumlah ini tidak termasuk pengungsi dari Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Mimika (areal PT. Freeport Indonesia), Tambrauw, Lanny Jaya, dan lainnya yang meninggal dunia akibat operasi militer yang sama. Data itu per 2019, bersumber dari tim relawan kemanusiaan Nduga yang dikoordinir oleh Theo Hesegem, Pastor Jhon Jongga, Ence dan kawan-kawan.

Besar kemungkinan korbannya meningkat pesat. Sementara ini belum terdata baik. Satu hal karena Covid-19 bikin sampai semua pihak yang hendak membantu mendata nama-nama korban operasi militer mengalami kesulitan.

Jumlah tersebut bakalan meningkat pesat di tengah polemik otsus saat ini. Saat ini, kolonial dengan orang West Papua sedang beradu strategi untuk mencabut ataupun melanjutkan kucuran dana triliunan sesuai UU Otsus tersebut.

Pada saat tertentu, kesibukan perdebatan terhadap kebijakan politik etis ini membuat orang terpaksa lupa akan hak-hak dasar, kebutuhan hidup sehari-hari dan nasib serta masa depan pengungsi korban operasi militer yang melibatkan TNI-POLRI dan TPNPB/OPM.

Hal ini sangat kelihatan dalam pro dan kontra terhadap kebijakan politik etis domestik kolonial itu. Tapi pada saat yang sama, dalam situasi yang penuh dengan kekhawatiran akibat Covid-19 ini, sulit untuk membagi perhatian, apalagi jarak dan akses juga sulit terjangkau.

Semakin diperparah pula dengan akses internet dan informasi yang sangat ketinggalan dan terbatas sama sekali. Hal-hal ini tak hanya memperparah kondisi pengungsi operasi militer, tetapi lebih dari pada itu memperpanjang ketidakpastian jaminan hidup mereka sebagai warga negara dan masyarakat sipil.

Kesemuanya ini, salah satunya terjadi akibat dari New York Agreement. Bahkan ini dikarenakan oleh Pepera 1969. Yang paling menyedihkan adalah penderitaan berkepanjangan ini bakalan berlangsung di bulan kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun, sedangkan orang West Papua semenjak dipaksakan gabung dengan Indonesia, terhitung 1 Mei 1963 hingga saat ini mencapai usia 58 tahun. Tapi operasi militer kolonial Indonesia di beberapa wilayah yang disebutkan di atas tadi menunjukkan, bahwa Indonesia sebenarnya belum bebas. Orang West Papua tidak pernah hidup bebas. Penderitaan korban operasi militer di West Papua ini menandakan bahwa kolonial Indonesia masih aktif membantai orang West Papua melalui operasi militer.

Operasi militer saat ini, terutama di bulan kemerdekaan Indonesia ini juga memberitahukan gambaran jelas bahwa ini bukan seutuhnya bulan kebahagiaan (HUT kemerdekaan).

Tapi, bagi orang West Papua, Agustus adalah:

Pertama, bulan konspirasi politik dan ekonomi. Itu merujuk pada New York Agreement (15 Agustus 1962). Orang West Papua akan selalu menuntut imperialis AS, kolonial Belanda dan Indonesia untuk bertanggung jawab atas New York Agreement;

Kedua, Agustus adalah bulan duka cita, perkabungan bagi orang West Papua di dalam bingkai NKRI. Setiap tahun orang West Papua akan memperingati Agustus sebagai bulan duka bagi orang West Papua dalam bingkai NKRI;

Ketiga, 16-17 Agustus adalah hari rasisme bagi orang Papua dalam bingkai NKRI. Pada 16-17 Agustus 2019, kolonial Indonesia melalui militer dan milisinya mengepung asrama mahasiswa West Papua di Surabaya, Jawa Timur. Maka, orang West Papua dengan sadar dan akan mengenang 16-17 Agustus sebagai hari rasisme bagi orang West Papua.

New York Agreement mengingatkan semua orang dalam polemik otsus, sebab New York Agreement itu merupakan sebuah perundingan yang ilegal, tidak demokratis dan tidak aspiratif.

Di sini juga mengajak semua orang untuk merefleksikan dan melihat kembali. Sekaligus mengajak semua orang, karena hampir semua sejarah penting West Papua, termasuk New York Agreement berkaitan dengan perundingan, sehingga polemik otsus Papua juga orang Papua diajak untuk berbicara dalam ruang yang lebih legal, demokratis dan aspiratif, sesuai dengan mekanisme hukum internasional, yaitu insugerent dan billigerent.

Kalau dulu, dalam New York Agreement kurang melibatkan orang West Papua selaku tuan tanah, maka polemik otsus ini wajib hukumnya untuk melibatkan orang West Papua sebagai subjek dalam merumuskan sekaligus memutuskan, apakah otsus akan dilanjutkan atau tidak.

Mereka harus dilibatkan karena mereka sendiri yang merasakan dampaknya; baik dan buruknya. Apa yang mereka (orang West Papua) katakan, walaupun bukan ilmiah, harus diingat bahwa itu sebuah kebenaran mutlak.

Sejarah masa lalu masih diselimuti kesalahan. Jika benar-benar mau membangun West Papua, maka Indonesia harus membuka lembar sejarah di atas dan meluruskannya terlebih dahulu baru memutuskan apakah otsus dilanjutkan atau tidak.

Selagi New York Agreement belum diluruskan, maka jangan bermimpi Indonesia akan membangun West Papua dengan baik. Memaksakan Papua dalam bingkai NKRI di atas landasan sejarah yang kotor, sama halnya dengan membangun sebuah rumah di atas struktur tanah yang tak berkohesi.

Buka ruang perundingan internasional

Indoensia harus memuka ruang perundingan segita (internasional), yang legal, demokratis dan aspiratif. Bicarakan semua: evaluasi atau melanjutkan otsus, pengakuan kedaulatan politik, referendum, gugatan Pepera dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di meja perundingan internasional.

Perundingan segita ini adalah sebuah jalan damai, berwibawa dan bermartabat. Akhiri polemik otsus maupun konflik berkepanjangan di West Papua ini melalui perundingan internasional yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang paling netral, independen, berkompeten, dan profesional.

Indonesia dan ULMWP berrsama TPNPB/OPM harus duduk di sebuah tempat yang legal, demokratis dan aspiratif, seperti Indonesia duduk dan melakukan perundingan dengan kolonial Belanda di New York, AS untuk menekan New York Agreement pada 15 Agustus 1962.

Polemik otsus Papua saat ini membutuhkan itu, seperti kolonial Indonesia duduk dan berdialog dengan GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2015 guna membicarakan status otsus di Aceh melalui mekanisme hukum internasional, yaitu insugerent dan billigerent. Selesai. (*)

Penulis adalah masyarakat Papua, tinggal di Kota Jayapura

Editor: Timoteus Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top