Follow our news chanel

Previous
Next

Pledoi 7 Tapol Papua: Pledoi lengkap Stevanus Itlay

Tapol Papua
Direktur Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer bersama tujuh Tapol Papua - Jubi/Dok. PAHAM Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Kalimantan Timur akan membacakan putusan bagi para Tahanan Politik atau Tapol Papua yang diadili dalam perkara makar pada Rabu (17/6/2020) pekan ini. Publik di Papua tengah menunggu, bagaimana majelis hakim akan mengadili dan memutus perkara ketujuh mahasiswa dan aktivis yang ditangkap dan diadili pasca gelombang demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Ketujuh Tapol Papua yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan itu adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Stevanus Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Dalam  persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, JPU menuntut tujuh Tapol Papua dengan pasal makar dan meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun. Buchtar Tabuni dituntut hukuman balik berat, 17 tahun penjara. Sementara Stevanus Itlay dan Agus Kossay 15 masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengki Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara.

Dalam persidangan yang berlangsung pada 11 Juni 2020 lalu, Tim Penasehat Hukum Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua telah membacakan pledoi bagi Stevanus Itlay, yang berjudul “Mengadili Korban Konspirasi Negara Pasca Demonstrasi Menentang Rasisme”. Berikut isi lengkap pledoi Stevanus Itlay:

 

NOTA PEMBELAAN

PENASEHAT HUKUM

Loading...
;

“MENGADILI KORBAN KONSPIRASI NEGARA PASCA DEMONSTRASI

MENENTANG  RASISME”

DALAM PERKARA PIDANA

NOMOR : 32/PID.B/2020/PN-BPP

ATAS NAMA TERDAKWA :

STEVANUS ITLAY 

Yang Di Tuntut Dalam Dakwaan Kesatu :

Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

DIAJUKAN OLEH :

TIM PENASEHAT HUKUM

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA

DI PENGADILAN NEGERI KLAS BALIKPAPAN

BALIKPAPAN

2020

 

Nota Pembelaan Penasehat Hukum

“MENGADILI KORBAN KONSPIRASI NEGARA PASCA DEMONSTRASI MENENTANG  RASISME”

Dalam Perkara Pidana Nomor : 32/Pid.B/2020/PN-BPP

Atas Nama Terdakwa :

STEVEN ITLAY

Yang Di Tuntut Dalam Dakwaan Kesatu :

Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Di Pengadilan Negeri Balikpapan

 

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Sdr.Panitera yang kami hormati,

Hadirin yang juga kami hormati,

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izinnya proses persidangan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 106 KUHP  Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Dakwaan Kedua : Pasal 110 Ayat (1) KUHP  Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Ketiga : Pasal 160 KUHP atas nama terdakwa STEVANUS ITLAY, telah berjalan  hingga pada hari ini, Kamis, 11 Juni 2019, kami Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan Nota Pembelaan (PLEDOI).

Proses hukum terhadap terdakwa bersama 6 (enam) terdakwa lainnya dalam persidangan di PN Balikpapan ini, sejak awal sangat tidak prosedural mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dalam proses penangkapan hingga pemeriksaan yang tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah (tersangka) telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa diawali oleh bukti permulaan yang cukup, kesalahan prosedural ini berlanjut lagi dengan pemindahan Para Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2019 tanpa pemberitahuan kepada keluarga dan Penasehat Hukumnya,  pengalihan ini membuat jarak antara tempat kejadian, keluarga terdakwa/keluarga para terdakwa lainnya semakin jauh dengan Para terdakwa,   selain tidak prosedural karena salah kompetensi relatifnya, tentu konsekwensinya berdampak bagi tidak terdapat akses bagi  keluarga terdakwa bersama terdakwa lainnya dan seluruh rakyat Papua untuk melihat persidangan secara terbuka.

Proses hukum ini juga bertambah sulit dengan situasi wabah Covid-19, membuat persidangan dilakukan secara online terhitung mulai awal bulan April 2020, pesidangan secara online ini proses pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara optimal, mulai dari sinyal yang terganggu, waktu yang tidak tepat, pembuktian yang tidak optimal hingga keluarga dan masyarakat umum juga tidak dapat mengakses persidangan ini dan tentu melanggar azas peradilan yang cepat dan biaya murah serta azas persidangan yang terbuka untuk umum.

Pada persidangan hari Jumat, tanggal 05 Juni 2020 yang lalu, sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.  tuntutan pidana tersebut sangat “spektakuler” karena Terdakwa STEVANUS ITLAY dituntut dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Tuntutan ini menunjukan bahwa negara lewat Sdr. Jaksa Penuntut Umum meneruskan konspirasi mengkriminalkan aktivis Papua dibalik Demo Anti Rasisme yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019.

Ada 2 (dua) alasan kuat Negara melalui aparat penegak hukum secara khusus Polisi dan Jaksa sejak awal telah mempunyai rencana mengkriminalkan Terdakwa bersama 6 (enam) Terdakwa  (Aktivis) lainnya sebagai berikut :

  1. Pelaku Rasis, Intimidasi dan Persekusi di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019, melibatkan Polisi, TNI, Ormas-Ormas Reaksionir dan Orang Partai besar di Republik ini, proses hukumnya tidak komprehensif dan terkesan pelakunya mendapat perlindungan dari negara berupa tuntutan dan vonis yang sangat rendah (Hanya 5 dan 7 bulan penjara);
  2. Pasca Demo Anti Rasisme tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019, telah ada konspirasi krimiminalisasi lewat pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang menyatakan, “Benny Wenda sebagai actor utama kerusuhan di Papua dan Papua Barat.Wenda juga melakukan konspirasi dengan aktor-aktor lokal untuk membuat kisruh suasana.Pihak local yang diajak kerjasama diantaranya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).Memang ada satu konspirasi antara Benny Wenda dengan organisasi itu.Baik KNPB maupun AMP, itu ada, jadi bukan mengada-ada.Itulah yang kemudian mendorong terjadinya satu demontrasi yang anakhis.”, pernyataan konspirasi yang sama disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnafian, “Saya sudah dapat beberapa data, KNPB main, ULMWP main dan saya tahu rangkaiannya kemana.Termasuk gerakan AMP, teman-teman adik-adik Aliansi Mahasiswa Papua, ini juga digerakan oleh mereka.Jadi apa yang terjadi saat ini di luar itu semua didesaian oleh kelompok yang ada disini.Dan itu akan saya kejar’

Menjadi pertanyaan, mengapa Negara melalui Kepolisian tidak serius mengusut dan memproses hukum pelaku-pelaku Rasisme yang berasal dari TNI, Polisi, Ormas-Ormas Reaksionir dan orang dari Partai Besar di Republik ini ? selanjutnya memberikan vonis yang berat karena rasisme merupakan kejahatan yang sudah diatur dalam regulasi  internasional dan nasional sebagai kejahatan serius yang perlu ditangani secara serius pula oleh aparat negara.

Konspirasi Negara tersebut sangat nyata, Pasca demo anti rasisme di Papua yang terjadi bukan kasus rasisme diselesaikan sebagai momentum merubah bangsa ini kearah yang lebih baik, yang terjadi justru rasisme, intimidasi dan persekusi berlanjut terhadap rakyat Papua dalam penegakan hukum, pada bulan Agustus 2019 telah terjadi pengerahan Pasukan  Gabungan TNI/Polri dari Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Jakarta ada sekitar 6.000 Aparat Gabungan TNI/POLRI yang didrop ke seluruh Papua, pada kurun waktu yang sama, dalam kurun waktu Bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2019,  kurang lebih 1.000 orang ditangkap sebagai dampak dari demo anti rasisme dan terdapat kurang lebih 69 orang di Papua dan Papua Barat di proses hukum termasuk Terdakwa STEVANUS ITLAY bersama Terdakwa Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Terdakwa Ferry Kombo, Terdakwa Alex Gobay, Terdakwa Hengky Hilapok dan  Terdakwa Irwanus Uropmabin.

Mengenai ketentuan hukum yang diterapkan alangkah baiknya kita melihat sisi historisnya, sebagaimana diketahui bahwa KUHPidana kita berasal dari KUHPidana Nederland (Negeri Belanda). Melalui asas Korkodansi dalam pasal 131 I.S. KUH Pidana Nederland tersebut diberlakukan/diterapkan di negara Jajahan di Hindia Belanda termasuk ketentuan dalam Dalam Dakwaan: Pasal 106, 107 dan 110 KUHP, yang oleh Pemerintah Hindia Belanda pemberlakuan pasal aanslag (menyerang) kini disebut makar  ini ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia.

Timbul pertanyaan sekarang,  apakah pasal-pasal  dalam  dakwaan Pasal 106, 107 dan 110 KUHP yang dipakai oleh penjajah Pemerintah Hindia Belanda untuk menjaga keutuhan wilayah jajahannya, masih dapat dipertahankan didalam  Negara Republik Indonesia yang katanya Negara merdeka dan berdaulat  sekarang ini ? Dalam alam demokrasi saat ini pemberlakuan pasal makar sebagaimana tersebut diatas telah membatasi kehendak pasal 28 UUD 1945 dan secara tidak sadar kita telah mewarisi sistem dan pola-pola yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan apakah kita akan mengulang kesalahan penjajah Belanda dahulu?  Selayaknya kita membaca dan bercermin pada sejarah untuk lebih menghidupkan pengertian “merdeka” dalam pengertian yang lebih luas/tidak sempit, karena itu penggunaan pasal makar tersebut diatas seharusnya sudah tidak layak dipertahankan lagi dalam penegakan hukum di negeri ini.

Bila kita ingin mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di tanah Papua umumnya dari akar masalahnya, maka harus ada ruang dialog untuk menyelesaikan akumulasi masalah-masalah sosial politik, hal dialog yang paling mendasar adalah menyelesaikan akar masalah di Papua yang disebut dengan, “PELURUSAN SEJARAH”, secara obyektif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam dialog harus sepakat menerima apapun hasilnya. Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat menentukan realitas integritas bangsa Papua hari ini, karena sampai saat ini mengenai sejarah integrasi Papua oleh mayoritas masyarakat Papua masih dinilai kabur dan masyarakat tahu karena politik sengaja dikaburkan. Klarifikasi perlu untuk dilakukan hari ini dengan semangat “Keinginan baik” kita semua, baik pemerintah, masyarakat  maupun aparat penegak hukum yang terlibat dalam persidangan saat ini.

Adapun hal-hal yang sangat urgent untuk diklasifikasikan serta menjadi penyebab timbulnya pergolakan politik ditanah Papua menurut kami Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa antara lain :

  1. Bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat Papua membenarkan bahwa Papua pernah berdaulat sejak tanggal 01 Desember 1961. Subtansinya jelas butuh klarifikasi, sebab soal ini ada relevansinya dengan salah satu butir isi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang menyatakan : “Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda”.
  2. Bahwa lahirnya New York Agreement (Perjanjian New York) tanggal 15 Agustus 1962 oleh Mayoritas Rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya, karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya, karena sebagai anak negeri yang hidup diatas tanah ini tidak pernah diikut sertakan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia, Belanda dengan fasilitator Mr. Elswort Bunker sebagai wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa padahal sangat disadari bahwa konsep Elwort Bunker itulah cikal bakal isi Perjanjian New York 1962 yang menentukan masa depan bangsa dan tanah ini.
  3. Bahwa Penyerahan Kedaulatan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia menurut Perjanjian New York dilakukan dengan dua tahap dengan mekanisme tahap pertama Belanda menyerahkan kedaulatan tanah ini ke UNTEA dan tahap kedua UNTEA akan menyerahkan kepada Indonesia dengan syarat setelah diserahkan kepada Indonesia akan dilakukan self determination, plebisit atau lebih dikenal dengan PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat ) dengan batas waktu akhir tahun 1969.
  4. Bahwa Rezim Orde Baru telah mengingkari perjanjian New York 1962 yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam semangat Perjanjian New York 1962 dan Statuta Roma 20-21 Mei 1969 dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua namun kenyataan yang diterima oleh masyarakat Papua sejak Penentuan Pendapat Rakyat sampai adanya Kabinet Pembangunan dibawah rezim Suharto justru tidak menunjukan realisasi semangat tersebut;
  5. Bahwa di Era Reformasi sejak tumbangnya Rezim Orde Baru, baik masa pemerintahan Presiden Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono dan kini dibawah Pemerintahan Joko Widodo, persoalan “PELURUSAN SEJARAH”, belum mendapat respon penyelesaikan secara bermartabat.

Hal inilah yang masih dipertanyakan menyangkut keabsahan dan faliditas Putusan Para Orang Tua mereka dalam PEPERA Tahun 1969, masalah ini yang sampai saat sekarang belum pernah dikomunikasikan dalam sebuah tataran sejajar antara para tokoh daerah Papua dengan Pemerintah, bahkan ada kecendurungan untuk ditutupi, sehingga beberapa kali meletus apa yang oleh pihak keamanan dinamakan sebagai Makar atau Gerakan Separatis OPM. Bahkan ada kecendurungan mempolitisir dengan melatenkan situasi demikian untuk kepentingan-kepentingan pribadi para oknum aparat negara dan aparat penegak hukum yang akhirnya menyebabkan meluasnya kesenjangan-kesenjangan sosial yang terakumulasi terus menerus dalam perjalanan sejarah daerah Papua ini.

 

Contoh konkret yang telah terjadi seperti eksploitasi sumber daya alam yang melimpah didaerah ini tanpa ada upaya untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya, menumpuknya pelanggaran HAM (Kasus Biak Berdarah, 06 Juli 1998; Kasus Sorong, 05 Juli 1999; Kasus Timika, 02 Desember 1999; Kasus Merauke, 16 Februari 2000; Kasus Nabire, 28 Februari sampai dengan 4 Maret 2000; Kasus, Abepura, 07 Desember 2000, Kasus Wasior Berdarah tahun 2001, Kasus Penyerangan Aparat Pasca KRP III, 19 Oktober 2011, Kasus Paniai Berdarah 2014, Kasus Deiyai 2019, Kasus Nduga 2019-2020 dan Kasus Intan Jaya 2019-2020) dan kasus pelanggaran HAM lainnya yang hampir merata diseluruh wilayah Papua, tanpa upaya mengadili pelakunya oleh Negara dan kesemuanya terakumulasi tanpa jalan keluar yang pasti.

Pemberlakuan otonomi khusus yang oleh Pemerintah dianggap sebagai solusi terbaik dalam implementasinya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat Papua, hal ini disebabkan oleh Kebijakan Pemerintah yang sangat tidak konsisten memberlakukan Undang-Undang tersebut misalnya soal lambang daerah sampai saat  ini masih menjadi perdebatan karena yang dianggap sebagai simbol dan lambang daerah oleh masyarakat Papua yang diamanatkan oleh Undang – Undang Otonomi tersebut oleh Pemerintah dianggap sebagai simbol-simbol separatis kemudian dianulir dengan hadirnya PP 77 Tahun 2007 tentang Pelarangan simbol dan lambang daerah termasuk keberadaan bendera Bintang Kejora, selain itu untuk menyelesaikan persoalan sejarah masa lalu dan Pelanggaran Ham telah diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus soal hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  dan Pengadilan HAM untuk Propinsi Papua, hingga kini kehadiran kedua lembaga belum diseriusi oleh Pemerintah sendiri. Hal ini ditambah dengan belum adanya keseriusan Pemerintah menyelesaikan produk-produk pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang tujuannya memproteksi penduduk asli Papua, ada 13 (Tiga Belas) Peraturan Daerah Khusus dan 21 (Dua puluh satu) Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi) yang sebagian besar sampai saat ini belum di selesaikan pembahasan drafnya oleh Pemerintah, apa yang dilakukan diatas merupakan upaya pembiaran atau kesengajaan yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan eksistensi penduduk asli di Tanah Papua ini guna melegitimasi berbagai ketidakadilan. Para Terdakwa yang saat ini menjalani proses hukum adalah korban dari pemikiran semacam ini.

Dalam kurun waktu sekitar tahun 2004-2006, telah ada upaya dari Lembaga Penelitian Indonesia untuk melakukan penelitian tentang Konflik di Papua, kemudian pada tahun 2008 Tim dari LIPI ditugaskan untuk membuat Papua Road MAP (Model Penyelesaian Konflik Papua secara mendasar dan konprehensif), dari hasil penelitian tersebut telah dikelompokan empat isu sumber konfik di Papua dan solusinya :

  1. Isu Pertama : Masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak tahun 1970. Untuk menjawab ini, kebijakan afirmatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua;
  2. Isu Kedua : Kegagalan Pembangunan terutama di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Untuk menjawab ini di perlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di Kampung-Kampung;
  3. Isu Ketiga : Adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa dilakukan dengan dialog yang bermartabat dengan melibatkan semua komponen masyarakat Papua.
  4. Isu Keempat : Pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap Masyarakat Papua. Untuk itu perlu, penegakan hukum melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengungkapan Kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, hal ini merupakan pilihan-pilihan terbaik untuk keadilan bagi masyarakat Papua, terutama korban dan

 

Selain LIPI, solusi-solusi untuk memecahkan problem tersebut juga dilakukan oleh Jaringan Damai Papua (JDP), yang terbentuk pada tanggal 06 Januari 2010, di koordinir oleh Almarhum Dr. Neles Tebay telah melakukan konsultasi publik di 19 Kabupaten  yang ada di Papua, dengan melibatkan 50 Orang/perwakilan tiap kabupaten dan pada tanggal 5-7 Juli 2011, JDP telah melakukan Konferensi Damai Papua sebagai Konsultasi Publik tertinggi yang melibatkan 500 Perwakilan dari 19 Kabupaten tersebut, yang masing-masing utusan terdiri dari : Unsur Faksi Politik, Unsur Pemuda, serta melibatkan pengamat dari DPRP, MRP, Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dewan Adat Papua, NGO dan lain-lain, hasil dari Konferensi tersebut intinya dideklarasikan bahwa; Dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi bagi penyelesaian  konflik antara Masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia; Terdapat Tekad untuk mencari solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, Hukum, HAM, Ekonomi, Lingkungan Hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia yang difasilisasi oleh pihak ketiga yang netral; telah ditetapkan juru runding orang Papua yang akan berdialog dengan Pemerintah Indonesia.

Menjadi pertanyaan mengapa telah ada upaya-upaya damai untuk menyelesaikan akar persoalan Papua, tetapi masih saja terjadi pembungkaman terhadap setiap gerakan masyarakat sipil di Papua dengan stigma separatis dan “jerat” hukum pasal Makar yang hampir setiap saat dialami secara bergantian oleh mereka yang memperjuangkan hak-hak dasar Masyarakat Papua, dalam tahun ini Terdakwa yang mengalami lagi “stigma” dan “jerat” Makar tersebut akibat dari SKENARIO KONSPIRASI NEGARA UNTUK MENANGKAP AKTIVIS DIBALIK PERISTIWA RASISME DI SURABAYA DAN DEMO ANTI RASISME DISELURUH PAPUA SERTA PAPUA BARAT.

Kita sebagai aparat penegak hukum perlu belajar pada momentum PERISTIWA RASISME YANG BERDAMPAK PADA DEMO ANTI RASISME DI AMERIKA DAN KINI MELUAS KE BEBERAPA NEGARA  PASCA TERBUNUHNYA GEORGE FLOYD, PERISTIWA INI PERLU DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT KEHIDUPAN ORANG PAPUA KEDEPAN, DENGAN MENEMPATKAN ORANG PAPUA SEBAGAI SUBYEK UTAMA DALAM MENENTUKAN MASA DEPANNYA, BUKAN MENJADI OBYEK PENDERITA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN MEMPERPANJANG PROSES RASISME TERHADAP ORANG ASLI PAPUA.

 

II.  FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

  1. Keterangan saksi-saksi :
    1. Saksi ABDUL MUSTAJIL , menerangkan dibawa sumpah dalam persidangan sebagai berikut :
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kejahatan negara/makar;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa makarnya yang dimaksud terjadi tahun 2018, di Kantor KNPB Timika;
      • Bahwa saksi menerangkan Terdakwa terlibat bersama kasus Jakob Fabian, pertemuan di belakang sekertariat KNPB Timika bahas Yakob akan bantu senjata dari luar negeri;
      • Bahwa saksi tidak tahu aktivitas Terdakwa;
      • Bahwa saksi tidak tahu terdakwa di organisasi mana;
      • Saksi menerangkan bahwa KNPB Organisasi tidak diakui;
      • Saksi menerangkan bahwa penyelidikan tanggal 3 September 2018 dapat mobil senia, di Lapangan AURI Sentani, dapat KTP terdakwa dalam mobil;
      • Saksi menerangkan bahwa ada tiga orang yang dimobil tersebut, namun ketiganya melarikan diri;
      • Bahwa saksi tidak tahu barang yang dimilik yang didapat dalam mobil;
      • Bahwa saksi Tahu ciri2 Terdakwa Steven dari Foto yang diberikan oleh tim penyidik dari Polda Papua;
      • Bahwa barang bukti dalam persidangan tidak ditunjukan karena Jaksa tidak bawa barang bukti dalam sidang saat ditanya bukti oleh Hakim);
      • Bahwa barang bukti yang dibawa berupa 1 Tas noken, 1 kertas bertuliskan Mas dan KTP atas nama Paul Kogoya;
      • Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat pengamanan ditemukan 4 tas didalam mobil yang digunakan terdakwa ;
      • Bahwa saksi menerangkan tim polisi penangkap Temukan identitas terdakwa di dalam mobil yang diamanan itu;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil yang digunakan tiga orang itu ditahan saat malam hari, tempat penangkapan agak gelap, pake lampu untuk terangi;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa saat pengamanan mobil saksi tidak lihat dokumen.

Tanggapan terdakwa :

  • Terdakwa menolak seluruh keterangan saksi;
  • Terdakwa tidak ikut dalam mobil itu, waktu itu saya ada di Timika.

 

    1. Saksi HEPPI SALAMPESI, menerangkan dibawa janji dalam persidangan sebagai berikut :
      • Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap tiga orang yang diduga merupakan terdakwa dan teman-temannya dilakukan di lapangan AURI Sentani pada 3 September 2018, jam 8 malam, namun tiga orang dimaksud melarikan diri sehingga saksi dan tim hanya mengamankan mobil senia yang digunakan terdakwa dan rekan-rekannya;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat penangkapan agak gelap, lampu jauh, posisinya di dalam hutan, jalan di bawa aspal;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa Tim polisi menangkap sebanyak 8 (delapan) orang;
      • Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) orang di dalam mobil, ketika polisi mendekati mereka semua lari, saksi dan tim polisi tidak kejar ketiga orang dimaksud karena senter kurang terang;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak antara saksi dengan Mobil sekitar 20 meter;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri ketiga orang : orang pertama tinggi, orang kedua rambut pendek, orang ketiga pendek dan rambut gimbal. saksi menguga Terdakwa adalah orang ketiga;
      • Bahwa saksi mendengar dari penyidik di dalam mobil itu ada tas, ada dokumen KNPB;
      • Bahwa saksi tidak lihat dokumen makar, dokumen yang dibawah dalam mobil itu;
      • Bahwa saksi tidak tahu aktivitas terdakwa;
      • Bahwa saksi mendengar dari penyidik terdakwa sebagai ketua KNPB Timika;
      • Bahwa saksi tidak tahu kejadian makar yang dilakukan oleh terdakwa;

Tanggapan Terdakwa Steven Itlay :

  • Terdakwa meolak seluruh keterangan saksi
  • Saksi bukan merupakan tiga orang yang dimaksud dalam mobil itu.

 

    1. Saksi Moh ALI, menerangkan dibawa Sumpah dalam persidangan sebagai berikut :
      • Bahwa saksi tidak tahu perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
      • Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama tim lidik Polda Papua terhadap Terdakwa Stevanus Itlay pada tanggal 11 September 2019;
      • Saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena DPO kasus Makar di Timika;
      • Bahwa saksi tidak tahu peristiwa makar yang dilakukan oleh terdakwa;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa Tahu ciri-ciri terdakwa dari Foto;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditunjukan dokumen lain;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa Kapasitas Terdakwa sebagai ketua KNPB;
      • Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar sepintas terdakwa bersama Jakob Fabian buat kesepakatan senjata api;
      • Bahwa saksi belum lihat dokumen KNPB;
      • Bahwa saksi sempat dengar polisi lakukan pengejaran terhadap Terdakwa Steven Italy;
      • Bahwa saksi mengaku tidak tahu isi kesepakatan dari terdakwa dengan steven;
      • Bahwa saksi mengaku tidak tahu realisasi dari kesepakatan terdakwa dengan Steven.

Tanggapan Terdakwa :

  • Terdakwa menolak seluruh keterangan saksi;
  • Terdakwa saat itu ditangkap dalam perjalanan di depan Uncen, tidak ada kaitan denga makar

 

  1. Keterangan Ahli
    1. Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk menerangkan keahliannya sehubungan dengan perkara ini adalah :
      1. Ahli Bahasa Dr. APRIANUS SALAM, M.Hum, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
        • Bahwa antara tema dengan dengan foto dan video yang ditunjukan Kalau secara Ilmu kebahasaan dalam perspektif struktural misalnya itu bagian–bagian peristiwa-peristiwa kecil yang merupakan bangunan peristiwa besar yang secara keseluruhan. Peristiwa besar berdiri dari peristiwa – peristiwa kecil yang selalu ada terkait dengan konteks peristiwa secara keseluruhan. Secara teori kemudian teori itu berpendapat bahwa tidak ada peristiwa di dalam satu konteks terlepas berdiri sendiri –sendiri, merupakan rangkaian – rangkaian yang selalu;
        • Bahwa Terkait dengan peristiwa saya hanya menganalisis berdasarkan data/dokumen-dokumen yang diberikan kepada saya, jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu, demonstrasi ada peristiwa statement-statement yang terkait dengan Papua merdeka, pengibaran bendera bintang kejora, kemudian ada statement– statemen yang mungkin bisa masuk ke soal rasisme, statement monyet, kolonial dan seterusnya ini statement yang sebetulnya dari peristiwa” tertentu yang sekarang. Bagian tadi membangun peristiwa yang lebih besar yakni bagaimana kemudian sebagian kelompok” tertentu menyampaikan aspirasi tadi ada  dan tetapi didalam menyampaikan aspirasi tadi, ada kesepakatan simbolik yang besifat nasional, bersifat kenegaraan yang bersifat kebangsaan yang melanggar kesepakatan simbolik tadi[
        • Bahwa saksi mengsinergikan teori bahasa ada yang teori pri structural simiotik, ada teori wacana, hermenetik. Memang setiap disiplin ilmu bahasa, ilmu hukum, ilmu ekonomi dia punya register dia punya pengertian – pengertian tertentu yang kadang – kadang perlu disesuaikan dengan paradigma ilmu kedisiplinannya kami sebagai ahli bahasa tentu saja pengertian yang dianggap baku yang ada di kamus besar bahasa Indonesia, kita bisa lihat bersama, walaupun tentu saja berpendapat nanti belum tentu persis seperti kamus, karena saya juga boleh berhak berpendapat. Tapi saya kira benang merahnya sama jadi ini yang perlu dipahami bahwa kadang – kadang pengertian – pengertian yang di ilmu hukum bahasa, di ilmu ekonomi, ilmu politik itu pengertian kata – kata referendum misalnya tidak persis sama tapi tentu saja ada sati dua yang menjadi benang merah untuk dipakai bersama sehingga kemudian orang ketika menggunakan kata refendum itu mempunyai pengertian yang lebih kurang sama, cuma penggunaan bahasa itu kemudian sesuai dengan konteksnya bahasa hukum, ekonomi, yang sesuai dengan konteksnya disiplin yang berbeda-beda tetapi saya kira kamus besar bahasa Indonesia bisa di jadikan pedoman dasar untuk memberikan pengertian sebelum masuk kedalam disiplin- disiplin keilmuan lainnya;
        • Bahwa sekelompok masyarakat boleh saja menyampaikan aspirasi sebagai warga Negara, tetapi ketika kemudian di dalam proses berkomunikasi ada hal – hal kemudian terjadi pelanggaran yang disepakati dari segi itu kebahasaan melanggar proses komunikasi tetapi kalau kemudian bisa saja pelanggaran – pelanggaran tadi bisa dimasukan ke ranah hukum / pengadilan ;
        • Bahwa nanti Ahli hukum akan menjelaskannya, saya menjelaskan dari segi kebahasaan hanya mempersoalkan apakah dalam cara berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi itu dari segi bahasanya apakah ada pelanggaran kesepakatan simboliknya atau tidak ? saya hanya sampai disitu saja. Apakah nanti statement itu dilindungi hukum atau tidak silakan diklarifikasi oleh Ahli hukum.
        • Bahwa saksi telah menulis buku tentang Makar Simbolik pada bagian Bab V;
        • Bahwa saksi menulis itu setelah saksi mempelajari kasus papua ada peristiwa tentang sekelompok masyarakat/warga melakukan tindakan – tindakan simbolik dengan menurunkan bendera merah putih, mengibarkan bendera lain, itu saya berpikir;
        • Bahwa hubungan relasi dengan maknanya, makna mana yang bersifat kordinatif, makna – makna yang bersifat korelatif, dan makna – makna yang bersifat kontradiktif sebetulnya relasinya makna kontradiktif jadi makna – makna tidak harus sama tapi, makna kontradiktif pun dapat disatukan dalam satu konteks;
        • Bahwa Itu bisa berbeda, jadi tidak ada kemudian isu itu dipilah- pilah. Kemudian dalam ilmu kebahasanan diambil satu organ tertentu kemudian di anlisis dengan memisahkan organ tadi di dalam konteks keseluruhan jadi malah tidak bisa dipahami lagi;
        • Bahwa saya tidak melihat berkas 7 Terdakwa;
        • Bahwa saya hanya diberikan satu berkas berdasarkan Kasus;
        • Bahwa setiap ada kasus, ada statement saksi ditanyakan bagaimana menurut pendapat saksi, saksi tidak harus mengkaitkan siapa dengan pernyataan itu, kemudian ada BAP 7 orang dan juga pernyataan tertulis.
        • Bahwa Kasus dan statement berbeda-beda;
        • Bahwa Istilah rasisme dan anti rasisme itu prasangka – prasangka ideologis teori tentang Ideologi bicarakan dalam teori kebahasaan, jadi prasangka – prasangka Ideologis baik rasisme dan anti rasisme sebetulnya sama – sama rasisme, persoalan – persoalan tertentu, penolakan – penolakan tertentu, menolak rasisme dia juga punya ada rasisme tertentu yang dia pegang, apakah itu kemudian rasis dengan berbasis secara teoritis, rasisme itu dasarnya genetik apakah warna kulit, apakah berkaitan dengan turunan dan seterusnya. Tetapi sebetulnya yang perlu dipahami sama adalah bahwa penggunaan kata rasisme dan anti rasisme itu permainan politisasi makna, semuanya punya kepentingan jadi diperiksa saja apakah steatmen itu secara historis maupun secara kebahasaan maupun secara politik atau nanti kalau itu sudah clear bisa menjadi masalah hukum atau tidak;
        • Bahwa Implikasi itu ada bukan soal rasismenya, implikasinya terhadap kemungkinan penolakan-penolakan terhadap anti rasisme, kita tidak bisa memfokus dalam satu konteks kemudian diambil kasusnya tapi implikasi yang serius tentu saja bentuk perlawanan sehingga ada orang, sekelompok orang berkepentingan apakah itu terkait dengan bendera atau apakah itu terkait denga pernyataan – pernyataan tertentu yang mungkin bisa bersifat tuduhan maupun penghinaan itu semua implikasi – implikasi yang lebih penting dari sekedar memahami apakah itu rasisme atau anti rasisme;
        • Bahwa Kita punya kesepakatan kata monyet kalau berdiri sendiri tidak ada masalah, tapi kalau kita menunjukan secara ikonik ini gambar monyet kemudian kata monyet ada proses historis yang menyebabkan kemudian namanya istilahnya prioratif atau prio…atau istilah bahasanya menjadi berubah maknanya, kemudian kata itu dipakai untuk penghinaan itu jadi bermasalah, jadi maksud saya itu . Ada makna – makna yang kemudian, dulu kata betina sangat terhormat dipakai, sekarang seorang wanita dikatakan dasar betina kamu dipakai jadi tidak benar wanita tadi merasa tidak terima, dia bisa saja melapor menjadi peristiwa;

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menolak keterangan Ahli karena tidak ada kaitan denga Terdakwa

 

      1. Ahli Psikologi Sosial Politik, A Prof. Dr. HAMDI MULUK, Ph.D, menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
        • Bahwa gerakan–gerakan yang berasal dari kelompok – kelompok isurgensi juga ada kelompok – kelompok Mahasiswa kita tahu bahwa ada misalnya HMI, PMKRI, HMI DAN GMKI tapi juga terdakwa ada yang berbasis dari unsur mahasiswa;
        • Bahwa gerakan menjadi besar itu kalau simpatisan semakin banyak jadi unsur–unsur yang termotivasi untuk melakukan itu menjadi lebih luar untuk gerakan – gerakan aksi kolektif menjadi besar itu yang dari awal. Saya katakan dalam kasus Papua ini seperti yang saya lihat ada sama ada gerakan – gerakan yang motifnya menuntut diskriminasi dan juga banyak melibatkan elemen – elemen tertentu jelas dalam anatomi gerakan ini bisa diidentifikasi bahwa itu ada kalau saya lihat baik yang ditemukan oleh penyilik ini ada rapat–rapat persiapan yang cukup intensif itu juga melibatkan intensif lantas termasuk juga kelompok insurgensi dan juga aspirasi ini belakang mulai buatanya misalnya kalau kita lihat anatomi gerakan itu berkembang menjadi liar biar gerekan tersebut kearah makar;
        • Bahwa cara untuk menemukan kemerdekan dan seterusnya dan betul bahwa di gerakan ini seperti penasehat hukum katakan gerakan–gerakan civil society lain;
        • Bahwa seperti yang berita acara saksi lihat itu mulai berkembang gerakan aspirasi memungkinkan di picu kemerdekaan, ketidakpusan karena dan negara demokratif memang ada batasan – batasan yang jelas bahwa ketika itu suatu sudah masuk ke titik mengrongrong menyeruhkan mengajak orang untuk mendeklarasikan pemerintahan yang sah menyuruh orang untuk mendelegitimasi sebuah gerakan, bisa bersifat non violence dan juga bisa violence bisa juga pengembangkan gerakan sipil bisa berunjuk pada gerakan pemaksukan. Dalam anatomi sekarang masa yang terjadi di Papua saya melihat semua bahwa kita harus tahu kalau sudah jelas menyangkut merongrong, gerakan surgensi atau gerakan poltisi untuk apakah menawarkan suatu kedaulatan termasuk kewenangan simbol, simbol yang dipahami oleh seluruh rakyat sebagai sebagai simbol sebagai ketidak patuhan untuk memisahkan diri. Ini yang ditakutkan aspirasi yang meluas dan akan mejadi gerakan insurgensi yang mengancam NKRI. Apabila aparat kemanan bertindak itu sesuatu hal yang wajar;
        • Bahwa begini memang memisahkan mana yang terhadap aspirasi dan mana yang sudah berkembang jadi, usaha – usaha untuk insurgensii atau usaha – usaha ke arah makar, usaha aspirasi ke arah kemerdekaan itu. Ini memang tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti – bukti mulai rapat – rapat bersiapan dan mengumpulkan semua barang bukti. Ini semua menyangkut apa yang menjadi aspirasi orang–orang yang bergerak di lapangan itu. Tentu titik focus pada praktek – praktek, dalam sebuah gerakan masal yang mungkin sudah mengarah pada insurgensi tadi gerakan – gerakan makar dan seterusnya;
        • Bahwa Yang pertama–tama harus diselidiki tentu adalah leader,kita tidak bicara follower banyak sekali ribuan orang – orang pasti ikut – ikut titik focus kepada penggerak – penggeraknya dulu. Penggerak itu bisa orang–perorang, organsasi dan secara hukum kita sebut sebagai organisasi dan organisator yang namanya korlap dan ada orang yang mengornisir itu yang diselidki dulu. Itu actor – actor praktek tentu nanti kita harus pilah–pilah namun yang menyuarakan murni, diskriminasi maka mulai mengara kea rah – arah motifnya ke gerakan makar ini kita lakukan;
        • Bahwa ada usaha melegitimasi sebuah resim yang sah usaha – usaha untuk mengajak melakukan usaha untuk melakukan pembakatannya ketidakpatuan dan menyuarakan tidak percaya pada rezim semacam – semacam itu isinya political delegitimasi itu sering dikatakan usaha untuk subjensi mungkin sekedar menyampaikan asipirasi tapi memang dilematis juga Dalam aksi juga. Kalau memang adalah untuk di percaya, minta Merdeka juga dimaksud pada Isubjensi;
        • Bahwa setelah itu apakah gerakan ini berkembang berkolaborasi dengan kelompok – kelompok yang menyuarakan insurgensi itu pada titik itu saja bahwa ada selebaran kertas yang diserahkan Gubernur untuk pelaku diskriminasi tindak lanjut;
        • Bahwa artinya dalam sebuah proses negara demokrasi itu dimungkinkan, proses politik yang sah paling tidak depannya konggres MPR, atau MA atau seluruh Indonesia sepakat ada referendum paling tidak satu provinsi minta berdiri sendiri itu namanya referendum;
        • Bahwa di seluruh dunia rasisme selalu tantangan bagaimana juga hubungan yang harmonis dari pada masyarakat yang secara ras, beragama sangat majemuk ragam, sas hubungan yang harmonis itu saling menghormati tolerensi, tidak menghina, tidak menyakiti satu sama lain karena memang secara kodrat kita sudah beda secara rasial.
        • Bahwa Secara rasial, secara agama, kebudayaan yang berbeda – berbeda, kebiasan yang berbeda-beda masyarakat majemuk dalam fisikologi lingkungan. Bagaimana setiap kelompok – kelompok saling menghormati memang kalau pengusiran terhadap ras lain orang akan mengatakan ini dalam fisikologi politik. Rasisme itu diindentifikasikan sebagai sebuah sikap kepada kelompok ras yang berbeda dari orang jadi masalah sikap lahir, sikap kadang tidak diikuti dengan hal – hal yang misalnya perasaan, anda punya perasan negatif terhadap hal–hal jadi dalam Indonesia sikap – sikap rasisme itu berpotensi saja terjadi tidak hanya orang non Papua terhadap orang Papua juga sebaliknya. Rasisme itu dalam fisikologi politik di definisikan sebagai sebuah sikap negatif terhadap kelompok lain kelompok itu, kelompok ras, kelompok suku, kelompok beda agama sama saja dalam persepktif kalau orang yang punya prasangka orang punya pandangan – pandangan tertentu terhadap sebuah ras, agama, dan seterusnya berkembang menjadi prasangka;
        • Bahwa Persoalan rasisme akan selalu menjadi tantangan terhadap negara demokrasi tidak hanya Indonesia, seluruh Negara di dunia menganggap ini sebuah tantangan kita berbangsa, bernegara bagaimana kita mengembangkan kehidupan yang toleran, dikusif tidak membeda -bedakan orang berdasarkan suku, ras.agama kelompok yang berbeda kita sudah sepakat hidup bersama dalam krangka NKRI mulai dari sabang sampai Merauke setiap orang berdiri sama, setara sepanjang warga sama hak – warga Republik yang sama hak – haknya harus dihormati dan Problem ini dimasyarkat tantangan masyarakat demokratif.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menolak keterangan Ahli karena tidak ada kaitan denga Terdakwa

 

      1. Ahli Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, S.H., MH, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
        • Bahwa Secara prosedur dalam berdemo, memang ada pemberitahuan, Jikalau pemberitahuan itu sudah disampaikan tapi kegiatannya, dilapangan tidak sesuai dengan isi pemberitahuan, maka Polri mengambil Tindakan tegas;
        • Bahwa Demo itu harus tunduk pada Undang-Undang, demonstrasi adalah bagian dari kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan karena itu harus tunduk pada Undang-Undang  tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka Umum. Jadi wajib menaati  dan ada aturan khusus menjaga keutuhan persatuan bangsa, Jadi ada kewajiban kepada  setiap warga Negara disamping Demonstrasi adalah Hak warga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi ada hak yang dijamin dan Perlindungan Hukum Pasal 5 kemudian ada Kewajiban. Kewajiban itu merupakan tanggungjawab individu-individu semua yang terlibat dalam demonstrasi kalau ternyata materi substansi yang disampaikan didepan publik ternyata mengandung unsur separatis, ternyata ada unsur makar terpenuhi perlawanan terhadap fundamental Negara maka Negara harus tegas mengambil sikap penegakan Hukumnya dan ini bukan sebatas pada prosedural. Pada prinsipnya Kegiatan yang dilarang Undang-Undang mereka tidak terbuka secara public tapi memiliki misi tertentu yang mereka rahasiakan sehingga barangkali aparat penegak hukum juga tidak melihat secara kasat mata bahwa ternyata ada kegiatan yang berpotensi merupakan kegiatan demonstrasi  yang  menyampaikan demo separatis berujung pada pemisahan terhadap NKRI, ini yang harus diwaspadai bahkan harus dilakukan Tindakan tegas dan ternyata dilapangan terjadi kegiatan yang tidak sesuai seperti Kasus demo yang terjadi pada 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;
        • Bahwa Pemberitahuan adalah Kewajiban, Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga Negara sebelum melakukan tidakan berdemonstrasi , itu Kewajiban melakukan pemberitahuan. Kalau permohonan ijin, jelas permohonan ijin itu secara resmi, meminta ijin untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Meskipun pemberitahuan dan permohonan ijin itu harus ada permohonan ijin dari aparat untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan dalam hal diskresi apparat penegak hukum, kewenangan subyektivitas dan objektivitas apparat penegak hukum maka yang harus kita garis bawahi apakah pemberitahuan itu meskipun dengan berbagai cara merahasiakan kegiatan inti dari kegiatan yang dilakukan pada suatu kegiatan demonstrasi sehingga tidak ketahuan oleh apparat penegak hukum seolah-olah itu menjadi legal/ resmi, tiba-tiba pada saat dilapangan berkembang liar dilapangan dan menimbulkan kontra produktif sikap kewajiban pemberitahuan yang disampaikan oleh setiap orang atau setiap warga negara yang dilakukan berdemonstrasi sebagaimana tadi;
        • Bahwa Tidak bisa diukur dari perspektif procedural, karena begini perspektik prosedural untuk kegiatan boleh tidaknya orang berkumpul, berdemonstrasi. Itu tidak menjamin dengan hanya orang memberikan surat pemberitahuan saja karena terjadinya suatu tindak pidana yang disebut tadi makar ataupun ada kegiatan lain yang katakanlah ternyata ada kerusuhan chaos maka bisa saja penegak hukum menerapkan Pasal lain bisa saja Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan , Orang dihasut supaya buat kerusuhan dalam demonstrasi bahkan dengan sendirinya peristiwa-peristiwa kerusuhan itu tdak secara otomatis kebal hukum, meskipun dikatakan bahwa saya hadir kesini Ketua pelaksana demonstrasi punya ijin dari aparat penegak hukum sehingga apapun yang terjadi tidak boleh ditindak. Tidak bisa begitu. Itu namanya seolah-olah kebal hukum. Yang ingin saya garis bawahi disini adalah dimana yang terjadi dilapangan, ada hal-hal yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang ataukah meskipun kebebasan menyampaikan pendapat dijamin Undang-Undang Dasar 1945 tapi dibatasi juga oleh Undang-Undang;
        • Bahwa Statemen itu melawan penjajahan. Bahwa Penjajahan itu Tindakan yang melanggar hak suatu bangsa dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan karena itulah Undang-undang Dasar 1945 didalam pembukaannya mengatakan bahwa Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa. Hak Segala Bangsa Untuk Merdeka itu dengan susunan Negara berdasarkan Kedaulatan Rakyat, berdasarkan Ketuhanan yang Mahas Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Rakyat dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena itulah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif ilmu Hukum Tata Negara yang menjadi recht side dalam bahasa belanda yang artinya Cinta Hukum. Memberi makna hukum dalam sebuah tatanan hukum positive dimulai dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Pasal-Pasal Undang-Undang dibawahnya. Jadi tidak ada Negara didalam Negara prinsipnya, karena itulan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang keluar dari Wilayah NKRI. Tadi Saya sudah gambarkan dari aspek sejarah terpaksa bahwa Bangsa kita menganut Indonesia Serikat 1949 kita menjadi Negara Federal karena kita berusaha mempertahankan wilayah NKRI dari ancaman belanda yang datang Kembali ke Indonesia. Kita rela setiap Daerah disebut Negara Bagian. Ada Negara Indonesia tapia da Negara Bagian, Negara Bagian Madura, Negara Bagian Indonesia Timur, Negara Bagian Pasudan, Negara Bagian Sumatera Selatan, itulah Negara Bagian yang dikuasai oleh Negara Pemerintahan Hindia Belanda pada saat tahun 1949 setelah Indonesia merdeka, karena itu kita tidak boleh menganggap soal wilayah NKRI soal wilayah kebebasan saja, setiap wlayah utuh menyatakan aspirasinya menjadikan Negara selain Indonesia. Itulah makna Historikal yang kita tanamkan dalam jiwa sanubari kita sebagai Anak Bangsa, yang mulia. Dalam perspektif Ilmu Hukum Tata Negara, Negara sudah memprediksi forward looking bahwa jangan sampai kebebasan Kemerdekaan berserikat membuat suatu organisasi menyampaikan pikiran dan tulisan bisa menganggu tertib Hukum Tata Negara dalam rangka menjaga kedaulatan Republik Indonesia itulah saya sampaikan tadi diawal mari kita baca Undang-Undang itu dengan seksama, ada Undang-Undang tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ada Undang-Undang yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan, ada Kegiatan-Kegiatan yang dilarang, seperti Separatis. Kita berbicara menurunkan bendera kemudian kita menginjakinjak itu adalah perbuatan menodai kehormatan Negara Republik Indonesia, karena itulah ada ancaman pidana bagi orang yang menginjak-injak, merobek-robek dan tidak menghormati menghormati Republik Indonesia. Dengan demikian kita harus bersyukur bahwa Bapak Pendiri Bangsa kita;
        • Bahwa Soal lambang jadi pada prinsipnya di sejumlah Provinsi diIndonesia itu memiliki simbol-simbol, lambang yang kemudian kalua kita datang ke dalam daerahnya itu ada lambang daerahnya. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah lambing bendera yang beraviliasi pada suatu Gerakan separatis, Bintang Kejora itu lambing bendera yang sudah di frame work sebagai Kegiatan Separatis karena itulah kita tidak bisa mengatakan mewakili kepentingan Masyarakat Papua tetapi ada yang perlu dilihat dalam perspektif yang tidak bisa diperbolehkan dalam Undang-Undang. Salah satunya lambing bendera Republik Indonesia, lambing Bendera Negara hanya satu yaitu Bendera Merah Putih. Kalau itu diturunkan kemudian injak-injak, dirobek-robek, dibakar kemudian dinaikan lambang Kejora itu maka tidak mencerminkan Kearifan Lokal. Ini bukan berbicara dalam konteks Kearifan Lokal;
        • Bahwa Organisasi Hisbutahir sudah dilarang, ada satu yang baru organisasi Khalifah, ini bertentangan dengan Pancasila, ingin merubah Pancasila, mau merubah Undang-Undang  Dasar 1945 oleh sebab itu Mutakhir telah dinyatakan sebagai Organisasi yang dilarang di Republik Indonesia.  Rakyat kita ada 12 juta lebih yang mulia jadi kita sulit mengontrol Organisasi-Organisasi liar dan tidak terdaftar secara administrative sehingga sulit sekali kita melihat. Dilapangan ada banyak Organisasi yang memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar apalagi tidak teregister. Begitu pula dengan Partai Politik PKI itu juga dilarang oleh Pemerintah Indonesia karena menyerukan Gerakan Komunis jadi siapapun yang menyerukan Gerakan Komunis. Gambar arit dan Palu coba tempel saja di sepeda motor lewat di Kantor Polisi, didepan Kantor Koramil atau TNI, saya jamin akan langsung ditangkap;
        • Bahwa Kita menghormati prinsip-prinsip persamaan Warga Negara, dimata hukum, etnis dan termasuk ras, termasuk diskriminasi dilarang oleh karena itu kalau ada Rasis itu memang tidak dibenarkan dalam konteks keIndonesiaan bahwa kita harus menghormati budaya, kelompok, kompoten Bangsa itu adalah kebhinekaan tunggal ika;
        • Bahwa Berdasarkan perkembangan terakhir yang saya ikuti juga, memang ijin FPI itu dipertanyakan menurut Pemerintah FPI itu harus ikut aturan Pemerintah, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah Jadi Pemerintah juga melakukan Tindakan tegas karena itu kegiatan ORMAS ini bukan pertama kali;
        • Bahwa Ada Pasal yang masih warisan Belanda, Pasal 160 itu bukan Pasal Karet atau istilah Belandanya Obzei Article atau suka-suka Penguasa saja. Tidak justru Penghasutan itu justru mencegah terjadinya potensi kerusuhan begitu juga dengan Makar dibuat norma hukum dengan ketentuan Pidana maka tujuan Negara adalah supaya terpenuhinya tertib hukum. Saya punya pengalaman dengan Pemilu kemarin bahwa ada Gerakan people Power. Dengan adanya Gerakan People Power ini saya diundang Mabes Polri untuk menyampaikan Pandangan Hukum dan menurut saya ada kekuatan People Power yang berencana menjatuhkan Pemerintahan yang sah maka itu termasuk golongan Makar karena Undang-Undang KUHP meskipun warisan belanda tapi sudah diuji kadar Nasionalisasinya oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP termasuk Pasal 160 KUHP tentang Obzei Article sudah pernah diuji kadar ke Indonesiaannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka dari itu ada Putusan MK nomor 7 Tahun 2017 yang tadi saya sebutkan maka cukup ada niat dan ada bukti permulaan saja sudah bisa dilakukan penegakan Tindakan oleh Aparat Penegak Hukum. Artinya Makar adalah Tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana dan Penegakannya langsung diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum;

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menolak karena tidak ada kaitan dengan Terdakwa

 

    1. Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh Penasehat Hukum/Terdakwa Sebagai Berikut :
      1. Ahli Politik, Dr. Adriana Elisabeth, Soc.Sc, menerangkan dalam persidangan dibawah janji sebagai berikut :
        • Bahwa saya bekerja di Lembaga Pengetahuan Indonesia atau LIPI;
        • Bahwa Sejak 2004 saya dengan teman-teman melakukan kajian dan Penelitian tentang isu Papua dari berbagai aspek politik, keamanan, social, budaya dan ekonomi, kalua saya juga mengajar program strata 2 jurusan Ilmu Hubungan Internasional untuk dua mata kuliah pertama mengenai study perdamaian dan resolusi konflik mata kuliah yang lain mengenai kebijakan luar Negeri;
        • Bahwa saya pernah pertama kali di sidang Pengadilan Negeri di Jakarta pusat pada bulan april saya hadir langsung dalam persidangan itu, kemudian dalam aspek yang lain saya juga pernah jadi saksi di Mahkamah Konstitusi isu, sentralisasi dan Partai Politik Lokal;
        • Bahwa saya sering menjadi pembicara diberbagai Kementrian lembaga menyangkut dengan isu- isu Papua ,kemudian dikantor staf presiden, di kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri danjuga mabes TNI, Mabes Polri dan lembaga Intelijen;
        • Bahwa Saya pernah melakukan Kajian sejak 2004 sampai hari ini saya dengan teman-teman di LIPI masih melakukan kajian-kajian tentang Papua;
        • Bahwa Buku yang menjadi rujukan kami tulis di tahun 2008 sebagai hasil dari penelitian itu kemudian diluncurkan tahun 2009, kemudian di tahun 2017, kami melakukan pemutahiran analisa terkait dengan gerakan politik kaum mudah Papua. Selain buku-buku kajian kami juga membuat rekomendasi kebijakan secara regular kemudian kami sampaikan Kementrian lembaga terkait dengan isu-isu Papua;
        • Bahwa Saya bekerja sama dengan jaringan damai Papua kebetulian sejak tahun 2019, saya dipercayakan Kordinator jaringan damai Papua untuk Jakarta;
        • Bahwa Secara umum konflik itu diartikan sebagai relasi yang tidak harmonis karena adanya perbedaan pemahaman dan juga perbedaan kepentingan tetapi kita tidak bisa menyebutkan sesuatu itu disebut konflik karena ada jenjang disitu yang harus kita pahami. Ketika ,kesepakatan yang terjadi itu bisa menimbulkan ketegangan antara pihak kalau itu tidak diselesaikan itu akan menjadi perselisihan kemudian itu juga tidak bisa diselesaikan maka itu bisa menjadi konflik;
        • Bahwa Konflik itu sebenarnya mempunyai dua makna; koflik itu bisa di asumsikan menjadi sesuatu persaingan yang positif atau sering juga disebut konflik easy, kalau konflik isu itu dilakukan dengan secara terbuka atau secara transparan arti konflik disini menjadi positif karena kondisi membuat orang lebih mendekatkan diri dengan cara-cara yang baik dan terukur. Pengertian konflik yang itu adalah konflik kekerasan bisa  juga konflik terbuka, konflik bersenjata, atapun peperangan. Konflik senjata atau konflik kekerasan inilah yang kemudian paling banyak didominasi di berbagai negara juga di Indonesia khususnya yang terjadi di Papua;
        • Bahwa dampak konflik itu sendiri sangat luas bisa secara material itu menghancurkan benda-benda fisik atau bangunan-bangunan fisik yang ada kalau konflik itu dilakukan dengan berbasis kepada kekerasan tetapi ada juga yang menyebabkan kerusakan secara mental dalam hal ini adalah trauma yang ditimbukan, terutama terhadap korban-korban konflik ini juga terjadi di Papua. Lebih jauh dari itu konflik akan menimbulkan perasaan-perasaan marah, kecewa dan juga keinginan untuk membalas dendam tetapi,bagi sebagian orang yang mengalami konflik akan menjadi korban konflik yang mengalami trauma, mereka juga mempunyai pilihan-pilihan untuk melawan keadaan dengan syarat-syarat melakukan peningkatan diri menujunkan prestasi yang lebih baik untuk menghilangkan masalah-masalah selama ini mereka alami itu secara umum dampak konflik;
        • Bahwa Kalau tadi penjelasan saya tingkatan konflik, tingkatan konflik perbedaan pendapat dimulai sejak proses integrasi disitu ada perbedaan persepsi tentang proses integrasi antara pemerintah Indonesia dengan sebagian orang-orang di papua. Nampaknya perbedaan itu yang tidak diselesaikan atau di biarkan terus sampai sekarang perbedaan pemahaman tetap proses itu masih terus terjadi, bagi pemerintah Indonesia dengan cara apa pun papua harus menjadi bagian dari Indonesia kalua kita lihat kepada hari kemerdekaan Indonesia ditetapkan 17 Agustus tahun 1945 itu dimaksudkan bahwa papua juga menjadi bagian Indonesia sejak waktu itu tetapi, pada kenyataannya prosesnya berbeda papua baru menjadi bagian Indonesia secara resmi setelah ada Jajak pendapat dan yang kemudian bahwa itulah papua menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia disitu letaknya perbedaan secara politik secara Hukum Internasional papua sudah sah di jadikan bagian Indonesia tetapi sebagian orang papua yang mengikuti proses integrasi itu dan mereka mengalami aksi-aksi atau mobilisasi dan juga indikasi mereka mengatakan proses itu tidak transparan, proses itu tidak jujur, proses itu tidak adil. Disini letak persoalannya pemerintah Indonesia memandang bukan kepada prosesnya tetapi kepada hasilnya yang sudah di dapat bahwa Papua menjadi bagian Indonesia sementara sebagian orang Papua proses itu juga penting di lihat supaya hasilnya itu bisa di terima oleh semua pihak. Disitu menjadi salah satu akar persoalan orang Papua yang sampai sekarang masih terjadi. Itu baru salah satu persoalan akat di papua terkait dengan perbedaan persepsi tentang proses integrasi papua ke dalam Indonesia;
        • Bahwa yang pertama, masalah marjinalisasi dan diskriminasi kalau kita kembali pada kasus-kasus persekusi di Surabaya pada Agustus 2019, itu menjadi bukti masih adanya perlakukan terhadap orang-orang atau Mahasiswa dari Papua, itu menujukan bukti bahwa penelitian kami itu memang belum ditidak lanjuti bagaimana masalah orang Papua;
        • Bahwa Kalau mengacu pada Otonomi Khusus ada tiga prioritas yang perlu di tingkatkan yaitu Pendidikan, Kesehatan ini menjadi barometer dari index pembangunan Manusia Papua dan kemudian Ekonomi, ini diluar pembanggunan infrastruktur, tetapi kita lihat hari ini Indeks Pembanggunan Manusia Papua dan papua Barat itu masih tercatat paling rendah di Indonesia dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, artinya UU Otonomi Khusus yang ditetapkan tahun 2001 masyarakat Papua belum sejaterah dalam kehidupan, Orang Papua khususnya belum menjadi prioritas saat ini. Akar masalah yang lain itu, Kekerasan Negara yang sebagian mengarah pada pelanggaran HAM dan juga pelanggaran Ham di Massa Lalu. Ada investigasi  yang dibentuk periode lalu tetapi belum berhasil menyelesaikan pelanggaran Ham di Papua, kasus Paniai pun masih belum selesai antar Komnas HAM,  Kejaksaan Agung itu tidak akan masalah selain Pro Kontra Sejarah Papua. Saya sampaikann juga yang Mulia, untuk melihat akar masalah di papua ini bisa dilakukan faksial satu persatu diselesaikan tetapi, ada korelasi antara satu akar masalah artinya persoalan Papua harus juga dilihat dampaknya terhadap persen yang lain, kalau terlalu faksial menyelesaikan misalnya pembangunan saja tanpa memandang persoalan kejahatan-kejahatan Negara itu bisa dikurangi atau dihilangkan selama itu juga persoalan di Papua akan terus berlangsung seperti saat ini;
        • Bahwa awal penelitian kami membuat pemetaan aktor-aktor yang terlihat di Papua , kemudian kami menggali agenda-agenda dari konteks damai, kemudian kami coba proyeksikan proses konsolidasi di Papua. Semua hasil kajian itu kami rangkum didalam buku Papua Road Map yang kemudian kami menemukan empat skema akar masalah Papua;
        • Bahwa Proses gerakan Masyarakat Sipil masih ada sampai saat ini, Masih sangat terlihat terutama dari isu-isu HAM ( Hak Asasi Manusia) sebetulnya dalam perspektiv saya hak itu bagian kecil dari persoalan kemanusiaan tetapi, itu selalu muncul di berbagai demo bahkan juga kelompok-kelompok pro merdeka diluar negeri dua isu yang selalu digandeng itu adalah masalah pelanggaran HAM di Papua dan juga Masalah REFERENDUM. Kalau kita melakukan penelitian di Papua ketika berinteraksi dengan orang-orang di Papua kita menemukan banyak sekali bukti masih adanya persoalan-persoalan seperti itu di Papua;
        • Bahwa Ekspresi didalam demo itu juga yang kemudian menimbulkan perbedaan interpertasi, saya tidak bisa melihat isu atau kasus rasisme di malang  dan di Surabaya itu sebagai isu yang berkembang itu ada akumulasi persoalan selama 57 tahun terakhir ini;
        • Bahwa penyelesaian persoalan-persoalan di Papua itu masih memakai kacamata Pemerintah pusat jadi sifatnya masih lock down sementara untuk memahami persoalan Papua kita juga harus tahu persepsi atau sudut pandang papua terhadap persoalan;
        • Bahwa perbedaan-perbedaan itulah yang diekpresikan di dalam demo jadi begitu banyak persoalan kemudian terjadilah demo-demo. Yang menunjukkan bahwa masih ada banyak sekali persoalan di papua memang yang belum diselesaikan yang di anggap belum memenuhi rasa keadilan bagi orang-orang Papua;
        • Bahwa cara untuk bisa mengurangi ekspresi-ekspresi perbedaan pandangan tidak harus melalui demontrasi. itu yang kemudian juga disampaikan di dalam buku Papua Road Map dan juga rekomendasi kebijakan secara terpisah yang kami sampaikan kepada Pemerintah untuk membuka sebagai salah satu cara untuk mengurangi demontrasi mengurangi perbedaan melalui saluran diskusi;
        • Bahwa pemenjaraan orang-orang Papua tidak akan pernah bisa menyelesaikan akar persoalan di Papua karena itu sama saja kita menimbulkan dinamika yang akan terjadi.
        • Bahwa Yang perlu diselesaikan adalah akar masalah di Papua, Selama akar masalahnya tidak di selesaikan dan terus terjadi pemenjaraan maka akan terjadi masalah besar dikemudian hari;
        • Bahwa ketika masalah proses integrasi itu ada perbedaan disitu antara orang-orang Papua yang mau bergabung dengan Indonesia dan orang papua yang bergabung dengan Belanda dan orang Papua yang ingin merdeka yang bergabung dengan belanda sudah ke belanda semua yang bergabung dengan Indonesia juga banyak sekali orang Papua yang sudah di dalam Indonesia sebagai Menteri,sebagai duta besar dan sebagainya tetapi ada sebagian yang memang ingin merdekakan diri persoalanya bukan hanya itu ke inginan merdeka itu sangat Ideologis itu tergantung dengan persepsi konflik dan sebagainya yang kemudian jika mereka tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia,  kita menyaksikan fakta orang Papua itu memang belum sejahterah daerah-daerah lain di Indonesia itu menambah keyakinan bahwa kami lebih baik merdeka jadi seolah-olah Merdeka adalah solusi bagi saya merdeka  bukan solusi? Tetapi Bagi orang-orang yang ingin merdeka keadaan seperti ini sudah secara Ideologis  merdeka tapi tidak sejahterah solusinya adalah merdekakan diri;
        • Bahwa Pengalaman buruk masa lalu ini menimbulkan semacam trauma walaupun anak-anak itu tidak langsung mengalami proses integrasi pada waktu itu mereka bisa membayangkan betapa tidak nyamannya hidup dalam kondisi seperti ini. Itu yang saya sebutkan dalam trauma jadi sebagai orang papua itu mengalami traumatik yang menurut saya kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan justru malah memenjarakan kemerdekaan mengekspresi yang hanya itu mereka miliki begitu,  jadi selama trauma itu tidak pernah diselesaikan mereka tidak akan perna keluar dari pemikiran atau pun niat-niat untuk memerdekakan diri salah satu persoalan itu yang selalu Papua ingin memerdekakan diri kemudia untuk trauma ini atau pemulihan trauma saudara-saudara kita di papua saya belum melakukan riset secara khusus tapi saya perna membuat program  sederhana namun tidak sukses.

 

      1. Ahli HAM, Dr. Herlambang P Wiratraman, S.H., MH, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :
        • Bahwa saya S1 Fakultas Hukum Universitas Erlangga, S2 Human Rights di Fakultas Sarjana Maidolity Universitas Thailand dan S3 Dokter Fakultas Hukum Universitas Belanda;
        • Bahwa saya pernah menulis kebebasan berekpresi, kebebasan pers dan akademik semua terkait dengan situasi Papua dan terkahir riset bersama berkolaborasi sejumlah teman – teman peneliti tentang sumber daya alam;
        • Bahwa saya pernah jadi saksi Ahli dalam perkara Surya Anta CS;
        • Bahwa saya pernah menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, dimana saya diminta memberikan keterangan Ahli mekanisme Hukum Hak Asasi Manusia, terkait dengan kasus – kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia itu bolak balik berkas Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sehingga saya berikan pendapat terkait bagaimana mendudukan antara lembaga Negara agar serius berbicara tentang pelanggaran HAM berat terutama mekanisme untuk menyelesaikannya, karena kalau menundah penyelesaian bagian dari ketidakadilan itu sendiri;
        • Bahwa berkaitan dengan soal teknis ya tapi saya mau jelaskan didalam system hukum menyampaikan kebebasan dimuka umum dalam konteks Undang – Undang tahun 1998 ada prosedur memberitahukan bukan keharusan. Sebenarnya, bukan kewajiban harus dapatkan ijin tapi memberitahukan. Mekanisme itu menjamin berlakunya Kebebasan berekpresi, menyampaikan pendapat supaya proses untuk mendapatkan pendapat itu dijamin oleh aparat Penegak Hukum. Dalam hal ini terutama kepolisan karena setiap orang, setiap warga Negara dijamin kebebasannya untuk menyampaikan pendapat sejak yang namanya republic Indonesia lahir sejak tahun 1945. Sejak Indonesia lahir pasal 28, Undang – Undang sudah mengakui sehingga mekanisme khusus yang mengatur soal pemberitahuan itu sesungguh di Undang – Undang 1999/1998 itu sesungguhnya untuk memastikan kewajiban negara hadir dalam kebebasan menyampaikan pendapat;
        • Bahwa Polisi tidak boleh mengartikan pemberitahuan sama dengan ijin. “Saya ingin berpendapat begini mungkin andai kata pemberitahun itu tidak ada, aparatpun harus tetap adil dalam rangka melindungki kebebasan berpendapat. Jadi kalau misalnya tanpa pemberitahuanpun itu harus dilaksanakan;
        • Bahwa untuk kekebasan menyampaikan pendapat dimuka umum itu mekanisme jelas di atur dalam Undang-Undang. Jadi dia tidak berbentuk ijin itu sebabnya konsepnya berat negara itu harus hadir karena adanya konstitusi;
        • Bahwa jadi soal tema aksi biasanya memang secara hukum memberitahukan, tema aksi dan siapa penanung jawab para pihak penegak hukum dan juga peserta aksi membutuhkan perlindungan bisa komunikasi langsung. Kalau hal – hal yang tidak jelas bisa komunikasi segera, berkomunikasi terkait dengan jumlah masah sifatnya estimasi, dia bisa jumlah besar, dia bisa jumlah kecil, begitu juga dengan tema jelas itu antirasisme, yang bisa disampaikan;
        • Bahwa terkait anti rasisme apalagi soal rasisme jelas dilarang keras dalam system hukum Indonesia;
        • Bahwa Saya sudah menyiapkan 29 argumen terkait dengan kebebasan berekspresi. Nah kalau yang dinamakan makar itu ada upaya untuk mengulingkan kekuasaan dan seterusnya itu jelas terlalu jauh. Aksi atau demonstrasi anti rasisme itu saya sebut legitimasi punya tujuan sangat mendasar;
        • Bahwa pertama kalau ekpresi tentang rasisme itu legimatasi jadi tidak terbantakn itu hak dasar warga WNI Repbulik Indonesia, kemudian dilapangan misalnya tadi sebutkan ketika pengibaran bendara bintang kejora, tuntuan Papua mereka itu dalam hak asasi manusia itu bagian dari ekspresi Politik itu negara jamin didalam konstitusi kita. Saya sebutkan pasalnya : pasal 28, F terkait dengan memperoleh informasi dan komunikasi jadinya hubungan sosial termasuk menggunakan saluran yang tersedia. 28 B setiap orang berhak atas perlindungan keluarga, kehormatan, keluarga dan martabat serta rasa aman terhadap ancaman berbuat atau tidak berbuat merupakan hak asasi. Soal pengibaran bendera bintang kejora, ataupun menyuara referendum, Papua Merdeka itu bagian dari ekspresi politik yang dilindungi dalam system hukum Indonesia maupun system hukum hak asasi manusia dia sebut sebagai protektif eskpresi dan itu sudah ada pengalaman politiknya;
        • Bahwa apakah kriteria didalam pertimbangan atau istilahnya rasional hak residensil keputusan Makamah Konstitusi, bahwa hakim harus berhati – hati menggunakan pasal makar karena bisa saja semua aktivitas dikaitkan dengan makar. Jadi untuk mengarah pada makar   garisnya diperjelas  dalam mengarahkan itu makar atau tidak itu sebenarnya  dari Makahamah Konstitusi maupun system hukum Hak Asasi Manusia. Memang itu menegaskan ekpresi politik itu dilindungi atau protektif expression sebenarnya didalam keterangan tertulis, karena argumen mungkin menjadi jelas ada prinsip yang dijamin ekpresi itu memang ada pembatasan. Pembatasan harus mengaju pada standar Hukum Hak Asasi Manusia secara ketat kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan harus  hati – hati itu konstruksinya hukum apa, dan bagaimana kita bisa mengukur secara hati – hati? Kalau orang hukum bicara  Hati-hati itu balikan sesuai kriteria itu dipenuhi  standar Hukum Hak Asasi Manusia,kriteria doktrin hukum didalam menjelaskan kasus terkait. Doktrin yang bisa saya sampaikan jelas dalam 19 ayat 3 tidak lain  INTERNATIONAL CONVENAN ON CIVIL  AND POLITICAL RIGHTS  yang  sudah diratifikasi oleh Undang – Undang nomor 12 tahun 2005 kemudian pembatasan melalui surat principal atau prinsip – prinsip yang menjelaskan ada tiga syarat, yang pertama kalau membatasi ketika ada kasus seperti begitu. Yakni freez Crime by the law ketegasan atas hukum, yang kedua adalah legitimated dan yang ceserly appossionaly ketika menjelaskan disini membatasannya itu tidak bermaksud untuk membungkam kebebasan berekspresi atau membungkan kebebasan untuk berpendapat jadi tidak boleh sama seperti itu cara menafsirkannya. Begitu juga dalam doktrin yohanes berprinsipal, prinsip- prinsip Yohanes kebebasan menyampaikan pendapat soal menyampaikan pendapat, dalam doktrin kemananan nasioanal itu juga menjadi kelemahan  mendasar dalam kasus ini kaitan dengan soal makar. Karena soal makar  dengan menganggu keutuhan Negara tadi bagaimana cara saya menterjemahkan makar itu ini harus berbalik pada standar rujuk yang jelas, yang dianut dalam system hukum Indonesia. Yakni pasal 19 ayat 3 dan dokrin hukum tentang principal – principal hukum membatasan itu, pada principal dikaitkan dengan Kemanan Nasional, Hak atas informasi dan terkait dengan kebebasan berekpresi begitu;
        • Bahwa jelas harus bisa disampaikan pada prinsip tadi dan juga Indonesia kan bagian dari Komunitas Konstitusional bagian dari PBB apalagi Indonesia beberapa kali masuk dalam Dewan Keamanan sangat aktif mendorong upaya Penghormatan, Perlindungan dan kemajuan Hak Asasi manusia maka sebagai negara yang besar yang punya komunitas besar  harus membuktikan harus menghormati, menghargai prinsip – prinsip HAM Internasional.  Refleksi bagaimana dalam mengambil tindakan misalnya  kebijakan bahkan keputusan diwilayah kekuasan. Dalam kontek ini Indonesia harus juga sudah memiliki system salah satu yang dirujuk karena Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dan ICCR itu memiliki mekanisme khusus, khususnya prinsip – prinsip hukum special prosedur itu mekanisme prinsip – prinsip yang berkaitan dengan Society Human Working Group on indeterpentition. Sudah dirujuk  dengan kasus Papua pernah direspon oleh doktrin otoritatif yang dalam system HAM PBB melalui komisari Umum HAM PBB nomor 35 sesuai dengan paraghaf 10 – 23 yang menarik adalah supaya tidak keliru menyebut dalam kasus Papua, misalnya pernah terjadi pengibaran Bintang Kejora sebagai sebuah symbol yang pada saat itu dilarang karena dianut dalam memerdekaan Papua dan Kasus di Biak Papua 2 Juli –6 Juli tahun 1998 kemudian merujuk pada penembakan secara membabi buta ratusan pengujuk rasa dan kriminalisasi terhadap aktivis politik Papua yang didakwa dengan pasal 106 KHUP. UN working group tadi menyatakan bahwa penahanan atau termasuk pemejarahan, perampasan kemerdekaan itu yang menyatakan apa pendapat bersifat sewenang –wenang melakukan aktivis berdasarkan pada pandangan atau pihak – pihak politik mereka secara damai yang merupakan Hak Asasi Manusia yang fundamental atau yang mendasar dilindungi dalam system hukum HAM. Dan ini jelas sekali menjadi perhatian Internasional terkait dengan seharusnya ekpresi politik dijamin dalam system hukum;
        • Bahwa kebebasan berekpresi sebenarnya dijamin didalam system hukum Nasional, yang butuh kebebasan berpendapat, kalau di Indonesia ini konstitusi tidak pernah ada jaminan kebebasan berpendapat dia takut, Negara itu menjadi negara yang tidak berdemokratis atau tidak berdasarkan hukum. Itu mulai dari Indonesia belum lahir saja Bung hatta takut kalau warga Negara tidak bisa bersuara. Kemudian perdebatan ini saya sudah pernah tulis dalam Jurnal Konstitusi terbit sekita tahun 2010 atau 2011 itu bisa akses secara online. Mengapa begitu penting kebebasan berekspresi itu ada. Kita punya Undang-Undang dasar versi yang terakhir, tadi sudah saya sebutkan beberapa pasal yang terkait dengan kebebasan berekspresi jaminan atas ekpresi itu. Kita punya Undang – Undang lahir sebelum Undang – Undang Dasar sudah mengatur tentang kebebasan berekspresi dan kita punya Undang – Undang 1998 sebelum Undang – Undang Dasar dan Sebelum Undang – Undang HAM terkait dengan pasal 28 pada saat itu jamninan kebebasan menyampaikan pendapat nah itu hukum Nasional tapi ada juga system hukum Internasional yang sudah dimuat dalam hukum Nasional. Tadi International Convenan On Political Civil and Rights atau ICCPR ada satu jaminan kebebesan menentukan pendapat dimuka umum nah hukum International tetapi ada juga hukum internasional yang sudah menjadi nasional yaitu International Covenan On Political Civil and Rights yang bisa 70an dan berlaku 10 tahun, dirumuskan 1996tapi berlaku kemudian berdasarkan hukum Indonesia. Dikasih 2005, kita sudah mengakui itu dan kebebasan berekpresi didalam 19 ayat 1, 2, 3 dan lalu bisa jelaskan;
        • Bahwa Negara harus hadir untuk melindungi, setiap ekepresi yang dilakukan oleh Warga Negaranya, kita mengakui hukum harus Negara hadir. Jadi kalau misalnya Negara itu tahu kalau warga Negara sedang mengekpresikan Negara harus bersifat melindungi ekspresikan itu. Istilah Melindungi itu bukan kata saya tapi melindungi ada dalam Konstitusi kita itu sudah ada Konstitusi kita itu menjamin bukan ada di pasal 28 serta melindungi hak asasi manusia itu sendiri Ada di pasal 28 E ayat tentang kewajiban Negara. Itu dua artikel yang saya buat tentang Negara – Negara yang mana harus hadir ada tentang ekspresi. Pasal 28 E ketika   coba dibaca lagi. Pembatasan dalam soal hak asasi manusia dalam kebebasan yang menurut istilahnya permissible yang membatas –batasanya tapi benar prinsip – prinsip hak asasi manusia;
        • Bahwa berkaitan dengan hak hidup dan hak kebebasan itu Non liberal Rights, prinsip paling mendasar pada Pasal 1 ayat (3) Indonesia Negara Hukum;
        • Bahwa Hak untuk menentukan Nasib Sendiri itu juga merupakan bagian dari Ekspresi Politik yang digaris bawahi, berkali – kali saya bicara Ekpresi Politik, itu sama dengan Hak Pilih. Contoh, Hak untuk ke TPS Hak untuk memilih presiden itu Ekepresi Politik. Jadi menentukan Nasib Sendiri saya pikir sebenarnya konsep yang paling mendasar itu dalam kualifikasi sebagai warga Negara karena status itu sudah menjelaskan tentang Self Determination atau hukumnya punya sifat lunak tapi jangan lupa karena saya berkerja di Departemen Hukum Tata Negara Undang Dasar kita tidak keliru saya bacakan saja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusian dan prikeadilan. Yang bicara Undang – Undang dasar, Self Determination menurut Undang – Undang dasar bagaimana kita bisa mengatakan Self Detemination dalam konteks Indonesia sendiri menghargai prinsip itu;
        • Bahwa tidak ada korelasi antara Self Determination dengan Pasal Makar;
        • Bahwa makar harus dibuktikan tapi kalau sekedar Ekspresi itu tidak. Ekepresi Politik dicacat itu;
        • Bahwa Secara khusus wilayahnya pidana, pendapat saya terkait dengan soal makar ada diatur dalam KUHP itu terjemahan yang tidak sesuai tapi saya tidak jelaskan apa tidak saya kuasai. Kontruksi Pekerjaan Hukum Indonesia tertutama ketika Indonesia menegaskan relasi atau fondasi Kebebasan Berekpresi itu sudah jamin adanya Ekspresi untuk menyatakan kalau kita hubungan dengan kualifikasi  Hak Asasi Manusia, hanya bicara anti rasisme saja itu kewajiban semua orang untuk melawan rasisme jadi itu dijamin. Apalagi itu dalam Konstitusi Indonesia paling anti dengan rasisme itu terhadap peradaban yang sangat jauh dari Kemanusian, Ekspresi Rasisme kemudian dibicarakan. Majelis Hakim cukup;

 

      1. Ahli Filsafat Hukum, Dr.Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H, LLM, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.sejak 1995 dengan jabatan fungsional: Lektor. Daftar karya tulis saya dapat diperoleh dari https://scholar.google.co.id/citations ?user=oxpRORYAAAAJ&hl=en.. Pada periode 2014-2019 saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNPAR. Sekarang untuk periode 2020-2025 saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana (magister dan doktor) di Fakultas Hukum UNPAR.
        • Bahwa Sejak tahun ajaran 2014/2015 sampai dengan sekarang, saya mengampu mata kuliah filsafat hukum dan perbandingan hukum di Program Studi Sarjana; Filsafat hukum dan Sosiologi Hukum (team teaching) di Program Studi Magister lImu Hukum dan Perbandingan Hukum di Program Studi Doktor imu Hukum. Di samping itu saya menjadi koordinator mata kuliah hukum internasional di Program Studi Sarjana. Dalam tugas itu saya menulis buku ajar: Hukum Internasional, Hukum Nasional dan Indonesia (Unpar Press, 2018).
        • Bahwa Saya pernah diminta menjadi saksi ahli untuk kepentingan pemohon (ICIR) uji konstitusional Pasal-Pasal Makar di hadapan Mahkamah Konstitusi pada 2017. Laporan tentang proses dan hasil akhir uji materil tersebut telah ditulis lengkap oleh ICIR dalamlaporan berjudul: Mengembalikan Makna Makar dalam Hukum Pidana Indonesia: Uji Materil ICJR terhadap Pasal-Pasal Makar dalam R KUHP di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara content/uploads/2017/10/Mengembalikan-Makna-Makar.pdf 7/PUU/-XV/2017, http://icir.or.id/data/wp
        • Bahwa Persoalan kesalahan penerjemahan aanslag dan aanslag to en feit dalam WvSNI (Negara Indonesia) ke dalam terjemahan tidak resmi KUHPidana telah ditulis dan ditelaah dalam tulisan berjudul: Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Makar dalam KUHP, wvSNI dan Sr. (Widati Wulandari, Tristam P Moeliono), jurnal lImu hukum Padjadjaran, Vol 4 dan 3 (2017), http://urnal.unpad. ac.id/pih/article/view/14932. Kesalahan penerjemah ini ( aansiag dan aanslag tot en fet serta merta sebagai makar ) dapat dibuktikan dengan menerjemahkan kembali pasal- pasal yang memuat istilah aansiag da aansal tot en fiet.
        • Bahwa Kesalahan penerjemahan ini (aansiag don aanslag tot en feit serta merta sebagai makar) dapat dibuktikan dengan menerjemahkan kembali Pasal-pasal yang memuat istilah aonslag dan aansiag tot en feit.
        • Bahwa Pasal 87 berbunyi: aonslag tot en feit bestaat, zoodra het voornemen des doder zIch door en begin van uitvoering, in de zin van art. 53, heft geopenbaard.
        • Bahwa Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana (attempt to commit/perpetratea crime) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 53. Dalam hal ini menjadi tidak masuk akal “aanslag tot en feit” (ottempt to commit a crime) diterjemahkan langsung dengan istilah “makar” yang dalam bahasa seharl-hari nencakup semua perbuatan yang bersifat mengkhianati negara (treason atau high treason).
        • Bahwa Makar (sebagai istilah umum) bahkan dapat dipersamakan sebagai semua kejahatan yang mengancam keselamatan negara (menggulingkan pemerintahan yang san, menganti dasar hegara secara inkonsitusional, kudeta, mengancam nyata dan kebebasan kepala negara/pemerintahan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan diri dari negara dengan cara-cara yang inkonstitusional, di.
        • Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan padanan istilah aanslag.
        • Bahwa Istilah ini ditemukan dan digunakan dalam Pasal 104 wvSNI
          • de aanslog ondernomen met het oogmerk om den koning, de regerende koningin of den regent van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeren ongeschikt te moken word gestroft met de doodstrof of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig joren.
        • Bahwa terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah: “serangan yang dimaksud dengan tujuan menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan raja atau ratu atau penggantinya (rgent) atau membuatnya tidak lagi mampu (melalui serangan itu) melaksanakan tugas-tugas untuk memerintah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 20 tahun.
        • Bahwa dalam hal ini istilah aanslag: (onslaught; attact) dapat dipadankan dengan seranganyang pasti “violent” karena dilakukan dengan maksud menghilangkan nyata ataumerampas kebebasan atau membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya. Maka juga di sini tidak tepat menggunakan istilah makar sebagai padanan dari kata aanslag. Dalam konteks pasal di atas lebih tepat digunakan istilah serangan.
        • Bahwa Di dalam Pasal 94 Sr. (Wvs/KUHP Belanda) diancam dengan pidana melakukan “een aanslag tegen regeringsvorm (serangan terhadap pemerintahan yang sah). Serupa dengan WvSNI, pasal ini dan pasal-pasal lain (termasuk aanslag yang merupakan unsur di dalam pasal-pasal itu) harus dibaca dalam konteks memberikan perlindungan khusus pada pemerintahan dan negara (keselamatan negara-pemerintahan).
        • Pasal 94: “de aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
        • Bahwa Terjemahannya adalah: serangan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan konstitusi (pemerintahan yang sah) atau meniadakan atau mengubah secara melawan hukum tata urutan penggantian pengisian kedudukan raja (singasana) dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 30 tahun atau denda dari kategori ke lima.
        • Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Sr: percobaan (poging) melakukan tindak pidanatersebut (serangan terhadap pemerintahan yang sah) dipandang sebagai delik selesai.(poging tot het plegen van een aanslag tegen regeringsvorm gelijk gesteld met voftooid delic).
        • Bahwa artikel 79 Sr: “Aanslag tot een feit bestoot, zodra het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering, in de zin van artikel 45, heeft geopenbaard.”
        • Bahwa Bunyi pasal ini sama dengan Pasal 87 wvSNI sehingga juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan cara sama:
        • Bahwa dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana (attempt to commit a crime) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 45″. <Tekst en Commentaar Strafrecht, Kluwer: gp, lemma Artikel 79, paragraaf 2>
        • Bahwa Aanslag sebagal serangan dalam rumusan delik-delik yang ada jelas dilakukan dengan maksud (ondernomen met het oogmerk; committed with the intention): (a) menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan atau membuat tidak mampu kepala negara/pemerintahan menjalankan tugasnya. Serupa dengan serangan yang ditujukan pada perwakilan negara asing atau orang-orang tertentu yang dilindungi dalam hukum internasional menjalankan tugasnya.; (b) mengsganti pemerintahan yang sah secara inkonstitusional (melawan hukum) dan (c) memisahkan diri atau menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing (juga dengan cara-cara yang melawan hukum atau inkonstitusional).
        • Bahwa tidak disebutkan atau ada keterangan tentang apakah serangan tersebut harus violent atau harus melibatkan kekerasan fisik. Hanya ada indikasi (dengan membaca rumusan delik) menghilangkan nyawa; (b) merampas kebebasan; (c) membuat tidak mampu atau dalam hal dilakukan dengan maksud memisahkan diri harus dilakukan dengan melawan hukum atau inkonstitusional.
        • Bahwa termasuk memahami makar hanya sebagai Niat dan bukan suatu perbuatan (serangan)? Istilah aanslag (attack/serangan) dan aanslag tot en feit (attempt to commit a crime/upaya melakukan tindak pidana) yang muncul dan dituliskan secara tegas dalam rumusan delik-delik (sebagai kejahatan terhadap keselamatan negara) jelaskeliru, salah dan menyesatkan bila diterjemahkan langsung dengan kata makar,
        • Bahwa Ini dikatakan dengan memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana yang memajukan kepastian hukum: perbuatan apa yang seharusnya dinyatakan terlarang dan diancam dengan pidana.
        • Bahwa istilah makar mencakup pengertian yang lebih luas dan mengindikasikan semua perbuatan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan (treason) atau ancaman terhadap keselamatan negara atau dalam bahasa lebih sederhana keberlangsungan negara dan pemerintahan yang sah.
        • Bahwa referendum secara singkat merujuk pada mekanisme atau proses bertanya langsung pada rakyat pemilih pandangan mereka tentang sesuatu hal yang dianggap negara menyangkut hajat hidup orang banyak.
        • Bahwa proses ini diselenggarakan oleh pemerintahan atau penguasa dalam rangka mewujudkan asas-asas demokrasi (dalam hukum nasional) atau hak rakyat menentukan nasib sendiri (hukum internasional).
        • Bahwa Kedua istilah ini (referendum dan/atau plebicite) merujuk pada proses serupa pemilihan umum, di mana pemerintah meminta pendapat-pandangan rakyat (warganegara) tentang pers0alan-persoalan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perbedaannya adalah pemilihan umum (pemilu) biasanya dilangsungkan, berdasarkan hukum nasional, dalam rangka memilih calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala pemerintahan (tingkat pusat atau daerah).
        • Bahwa referendum atau plebicite, yang bisa dilaksanakan di bawah hukum nasional atau hukum internasional, diselenggarakan untuk meminta pandangan dan keputusan rakyat tentang : (a) pilihan hak menentukan nasib sendiri dari bangsa/rakyat (people’s right of self determination): memisahkan diri sendiri dari negara induk (secession: menjadi negara merdeka-berdaulat) atau bergabung dengan negara lain (b) persoalan persoalan lain yang menyangkut hajat orang banyak (tetap bergabung atau memisahkan diri dari Uni Eropa dalam hal Brexit (2016).
        • Bahwa keterkaitan hak rakyat/bangsa menentukan nasib sendiri (people’s right to self determinoation) dengan opsi melakukan referendum-plebicite dalam rangka memisahkan diri dan membentuk negara baru (secession) terbaca dari piagam PBB (1945), Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G.A. Res. 1514 (Dec. 14, 1960); Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, G.A. Res. 2625 (Oct. 24, 1970).
        • Bahwa disebutkan pula dalam UNGA 2615 tahun 1970: all peoples under the principle of the equal rights of peoples and their right to self-determination enshrined in the Charter of the United Nations the right freely to determine without external interference their political stotus and to pursue freely their economic, social and cultural rights, and each state has duty to respect this right inaccordance with the provisions of this Charter.
        • Bahwa contoh referendum : Pelaksanaan referendum Timor Timur (1999) sebagai implementasi Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor (1999). Keduanya diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
        • Bahwa contoh referendum yang dilaksanakan di luar pengawasan PEB ialah referendurn bangsa Kurdi yang menyatakan memisahkan diri dari lrak, 2017 atau referendun ralkyat Catalonia yang menyatakan merdeka dari Spanyol, 2017. Konstitusionalitas referendum tersebut dipertanyakan oleh negara induk dan masih diperdebatkan oleh masyarakat internasional.
        • Bahwa kasus Referendum Kurdi: Shak Hanish, The Kurdish Referendum in irog anassesment, Journal of Power, Politics & Governance, , Vol. 6, No. 2, pp. 17-291SSN: 2372-4919 (Print), 2372-4927 (Online); DOt: 10.15640/jppgvén2a3, URL https://doiorg/10.15640/jppg v6n2a3.
        • Bahwa kasus Referendum Catalonia: Turp, Daniel; Caspersen, Nina, Qvortrup, Matt; Welp, Yanina (2017). The Catalan Independence referendum: An assessment of the process of self-determination. Montréal: IRAI Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL https://doi.org/105157/uzh-143018
        • Sebaliknya bisa terjadi, referendum didukung negara induk dan diselenggarakan di bawah hukum nasional. Contoh adalah The Quebec Independence Referendum yang diselenggarakan pada 1980 dan 1995. Mayoritas warga Quebec dalam dua ka referendum tersebut memilih tetap bergabung dengan Kanada.
        • Bahwa Referendum terkait erat dengan gagasan demokrasi dan hak (sipil-politik) warganegara untuk melalui jalur konstitusional memilih-menentukan nasibnya sendiri: merdeka, bergabung dengan negara lain, mengatur dan menentukan dasar hukum negara dan sistem negara, pemerintahan dan hukum sendiri. Dengan demikian, referendum atau plebicite tidak dalam dirinya sendiri bersifat melavwan hukum. Ini dikatakan dari sudut pandang hukum nasional maupun hukum internasional.
        • Bahwa Indonesia sudah berpengalaman menghadapi tuntutan rakyat (Papua Barat& Timor Timur) untuk menyelenggarakan referendum (dengan hasil berbeda). Di samping itu, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan tuntutan referendum rakyat Aceh (1999) yang diprakarsai Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Tuntutan merdeka ini berahir dengan Helsinki Accord 2001 di mana salah satu butir kesepakatannya adalah: Allows Aceh to use its own regional flag, crest, and hymn. However, Jakarta will stil control the province’s finances, defense and foreign policy,https://www.cfr.org/backgrounderlindonesia-aceh-peace-agreement
        • Bahwa Periksa pula: Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesio and the Free Aceh Movement:
          • 1.5 Aceh hos the right to use regional symbols includingo flog, o crest ond a hymn.
          • 1.6 Konun Aceh wll be re-estobiliched for Aceh respecting the historical trodtions ond customs of the people of Aceh ond reflecting constemporory iegof requlrements of Ace.
          • 17 The institution of Woll Nonggroe wth o Rs ceremoief orributes ond entitiements will be estobilished
        • Dengan kato lain kesepakatan damal antara rakyat Aceh yang merasakan penderitaanaklbat penindasan dan perlskuan tdak adli pemerntah ndonesia dengan pemerlntah indonesis berujung pada pengaku dan pemerimaas otonomi daerah dalam lingkup Negare persatuan Reputblik indonesis Dari uraian di atas perhal pengalaman Indonesla dalam menghadapl tuntutan merdela dan penyelenggarsan reflerendum, maka dapat disimpulkan referendum tidak per se legal menurut hukum naslonal tndonesia. Bahkan dengan membaca tujuan negars indonesis (Pembukaan UUD 1945) Indonesia menolak penjajaham dam penindasan atas bangsa lain dan bahkan juga merdeka atas dasar hak rakyat Indonesle untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat Proklamasl 17 Agusts1945)
        • Bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka nyata bahwa referendum sebagai suatu ikhtlar pemerintah dan/atau sekelompok orang (untuk dan atas nama rakyat) meminta diselengsarakannya proses untuk meminta pandangan dan keputusan rakyat tentang hal hal yang menyangkut hidup hajat orang banyak dan diselenggarakan berdasarkan hukum internasional dan/atau hukum nasional hanus dibedakan dari perbuatan perbuatan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana yang mengancam keselamatan negara (atau makar dalam arti luas: mencakup semua delk yang dicantumkan di dalam kategori tersebut) sebagaimana dirumuskan dalam KUHPIdana (WvSNI)
        • Bahwa Unsur pembeda lain dapat ditemukan dalam rumusan delik dan unsur-unsur delik yan dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan negara. Hususnya menyangkut adanya serangan (atau percobaan yang dianggap tindak pidana selesai) yang dilakukan dengan maksud yang jelas dalam hukum pidana tergolong mala in se menghilangkan nyawa, merampas kebebasan, membuat tidak mampu melakukan tagas dll
        • Bahwa Selanjutnya berkaltan dengan serangan dengan maksud menmisahkan diri (secession maka dalam perbuatan tersebut sudah jelas terkandung atau dilakukan dengan cara cara yang melawan hukum (wederrechtelk) atau inkonstitusional.
        • Bahwa Sebaliknya, dari sudut pandang hukum internasional, tuntutan merdeka yang dianggap bertentangan dengan prinslp-prinsip hukum internasional adalah yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk selebihnya hukum internasional tidak pernah menyatakan bahwa tuntutan merdeka dan/atau memisahkan diri adalah bertentangan dengan hukum internasional.
        • Bahkan, dengan merefleksikan pengalaman Aceh yang disebut di atas, tuntutan merdeka rakyat Aceh yang muncul dalam perjuangan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diakomodasi dan diselesaikan dengan proses politik dan pemberian otonomi khusus.

 

      1. Ahli Dr.Benny Giay, menerangkan dibawah janji dalam persidangan sebagai berikut:
        • Bahwa Ahli berprofesi sebagai Pendeta, bertugas di Lembaga Gereja. Sejak pertengahan 1980 an ; hari ini memang jabatan Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua sejak Tahun 2010. Latar belakang pendidikan di bidang : a) Teologi/Pastoral : b) Sejarah Gereja di Seminari dan Bidang Antropologi dari Universitas.
        • Bahwa ada beberapa buku karya Ahli yang berhubungan dengan bidang bidang pendidikan/keahlian Ahli yang berhubungan dengan perkembangan Sejarah, Gereja dan Kebudayaan Papua. Beberapa buku yang Ahli tulis sebagai berikut :
          1. Zakheus Pakage & His Communities. Pergulatan seorang Mee bernama Zakheus Pakage dan pengikutnya Tahun 1950an hingga Pertengahan 1960an berhadapan dengan Belanda dan Jepang/Badan Penyiar injil Amerika. Thesis S3 di Amsterdam/Belanda.
          2. Gereja LSM DAN Perjuangan HAM awal Tahun 1980an di Tanah Papua. Menampilkan Keterlibatan Gereja menghadapi masalah HAM sejak awal 1980an dengan mendirikan LSM. Strategi Perlawanan generasi Papua Mahasiswa dan Masyarakat Tahun 1980an. Seminar di Universitas Berlin yang kemudian di terbitkan dalam bentuk Buku Violencein In Indonesia (bisa dilihat di atas).
        • Bahwa Ahli pernah menjadi saksi ahli dalam pengadilan anak anak korban rasisme tgl 19 Agustus 2019
        • Bahwa rasisme itu kita pahami sebagai Bahasa sikap perlakuan dari orang perorang kelompok suku agama/sosial tertentu terhadap kelompok diluarnya yang dinilai lebih rendah/lebih biadap/lebih tertinggal dari kelompoknya sehingga para pihak ini mengembangkan siasat/strategi perlakukan atau pendekatan tertentu;
        • Bahwa Bentuk pengungkapan rasisme bisa verbal atau perbuatan program atau strategi kepada pihak ditujukkan bisa juga bersifat pribadi atau kelompoknya diuangkapkan secara publik melalui media, melalui pertunjukkan film, nyanyian atau bisa melalui progran yang diarahkan secara sistematis dan terus menerus;
        • Bahwa dampak dari rasisme terhadap para korbannya, bisa secara psikologis dan social mengalami marginalisasi secara sistimatis tanpa ampun terlebih apabila terjadi rasisme ini bertahuntahuntanpa perlawanan tanpa dukungan dan kesadaran dari dalam.
        • Bahwa artinya kelompok yang korban rasisme itu bisa mati secara social budaya menrut para ahli social Death. Saya kira orang Papua mengalami apa yang para sejarawan social death. Para pihak yang menjadi target system social yang rasis selama bertahun tahun (seperti orang afrika Amerika selama berabad abat/tahun) terkondisika untuk menjalai keidupan tanpa meliht massa yang didepan lebih menerima nasibnya hidup dalam dunianya; yang kadang terlibat dalam kasus kejahatan dan narkoba dan penjara Negaa Adidya tnpa akhir. Ini Yang disebut soscall death yang pernah dialami oleh bangsa Afrika Amerika sejak abad 14 atu orang Afrika Selatan sejak Tahun 1948. Saat pemerintahan minoritas kulit putih memperkenalkan politik diskriminasi rasial aparteid.
        • Bahwa sepengetahuan saya orang Papua sudah menjadi korban dari pandangan pandangan rasis yang mematikan tadi beberapa abad jauh sebelum indonesia sebelum indonesia menduduki Papua awal tahun 1960an. Di sini saya hanya sebutkan dua pengalaman sejarah ;
          • Pertama : Laporan dari residen Jansen di Ambon yang pernah mengingatkan penguasa Ternate dan Tidore  Tahun 1950 ke atas terkait laporan yang dia terim, berkaitan dengan beberapa  Pulau di sekitar Papua yag penduduknya dikhawatirkan punah lantaran pengayauan pelayaran hongi dilakoni pertahunnya oleh para kaki Sultan Tidore  da ternate yang pergi mengayau dan menghancurkan kampung kampung yang mmbakar hutan dan kemudian, mengangkut anak anak laki laki, perempuan, anak, orang tua dan perempuan yang tidak bisa lari  ; yang kemudian semua dingkut ke Maluku, Ternate , Tidore, dll lalu dijual sebagai budak disana. Pengalaman kedua : kita bisa lihat dalam laporan seorang utusan injil Belanda yang diutus dari basisnya di Manokwari pada awal tahun 1900an ke Teluk Berau, Fak fak, Kaimana, Onim. Dalam Laporan itu Pdt itu melaporkan tentang pedagangan budak dari Seram dan Goram pergi Banda untuk dipasarkan disana sebagai Budak. Menangkap warga disitu Papua setelah membakar perkampungan dan merampok harta milik dan hasil tangkapan /buruan tersebut yang berupa ibu ibu dan anak anak papua itu mereka bawa pasarkan di Seram Goram ( Maluku ) dari sana mereka bawa ke Bandauntuk dipasarkan disana. Selain pedagang, pelaut juga dari Seram, para pedagang budak Makasar, Ternate dan Tidore ikut mencari budak di sana. Pengalaman ketiga saat pendeta Otto Gesler membawa surat keterangan dari Sultan Tidore agar kedua utusan injil tadi diterima oleh Tokoh masyarakat di Papua barat. Masyarakat di Papua menolak Sultan itu, dia bukan orang baik tetapi mesin penggerak perdagangan  penjualan budak orang Papua.
        • Bahwa Rasisme terhadap Papua hingga hari ini tercermin dalam seluruh system pembangunan, arah kerangka , operasi operasi militer, yang dimulai dengan sejak awal tahun 1960an mulai langkah langkah berikut :
          1. Indonesia mengaku diri datang untuk mengangkat orang Papua sejajar dengan saudara saudari dari Indonesia lainnya.
          2. Dengan kerangka tadi ( untuk mengangkat orang Papua sejajar dengan suku suku lain di Indonesia pada tanggal 3 mey 1963 yaitu dua hari setelah Penyerahan Irian Barat oleh UNTEA, Elit Petinggi NKRI Irian Barat waktu itu melancarkan kebijakan seperti yang diambil Hitler yang mau menghabiskan orang Yahudi dari Jerman /Eropa. Apa yang Hitler lakukan dengan untuk mencapai tujuannya? Dia perintahkan semua buku buku, majalah majalah/ dokumen dokumen, sejarah agama, budaya , filsafa, dibakar dan dimusnakan dan ini yang dilakukan petinggi Indonesia di Kota Baru ( Jayapura , Pada tanggal 3 mey 1963, elit Indonesia menumpuk semua buku, majalah, surat khabar, Dokumen partai, penelitian etnografi, Sejarah Belanda di Papua, baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa lain dibakar habis pada hari itu dihalaman Gedung Kantor DPRP sekarang di depan Taman Imbi Jayapura.
        • Bahwa dampak bagi Orang Papua sejak tanggal 3 Mei itu orang Papua menjadi :
          1. Bangsa tanpa sejarah, tanpa identitas, tanpa pikiran tanppa masa lalu
          2. Bangsa Papua sejak itu menjadi mainan yang bisa dimainkan /digerakkan dikendalikan oleh bangsa lain (bangsa asing/Indonesia) semaunya.
        • Bahwa apa yang terjadi pada tanggal 16-17 Agustuus 2019 dan seterusnya yaitu gerakan protes Papua dari sseluruh kota di Indonesia terhadap rasisme? Ini dalam kata kata Walter Benyamin, pemikir Yahudi yang mati dalam pengungsian dari Hilter devine violenve. Apa itu ?Tanggal 16 Agustus 2019 dst itu tanggal yang Tuhan pilih untk kasih ke Indonesia dan dunia bahwa dunia yang membantu Indonesia terus menjadika Papua itu sebagai barang mainanan itu sangat kelirru dan sesat pikir. Siapa yang bisa pikir gerakan mahasiswa Asrama Papua itu bisa membuat Papua Bangkit dan tersadarkan diri dari ketidurannya yang panjang  dalam pangkuan NKRI yang telah 60 Tahun lebih meninabobokannya sejak 3 mey 1963, Bangsa Papua dijadikan bangsa tanpa Sejarah/identitas /budaya dan tanpa rumah adatnya ? inilah yang kami dalam study sejarah sering menyebut divine violence.
        • Bahwa sebenarnya secara manusia, gerakan protes terhadap rasisme tadi yang dilakukan oleh para Mahasiswa dan rakyat Papua adalah wajar siapapun manusia normal, yang dilahirkan dengan pikiran perasaan, idealisme yang membawa sejak lahir watak untuk bertanya, wajar apabila mereka protes dan tidak terganggu mendengar Papua monyet, Papua kete ..dll. Kelompok atau unsur Papua ini, baik Gereja maupun akademisi, politisi yang mengganggu hal ini biasa biasa. Kelompok itulah yang kami anggap mahluk mahluk setengah gila atau sakit jiwa;
        • Bahwa artinya tanggapan berupa protes yang dilakukan orang Papua kalangan mahasiswa, pemuda dan masyarakat inilah yang masih memiliki pandangan dan pikiran kemanusiaan , yang sisanya adalah manusia yang sudah dibius oleh systim Indonesia melalui bahasa bahasa propaganda yang sudah campur baur antara rasisme, militerisme dan pembangunanisme.
        • Bahwa Keputusan vonis terhadap pelaku rasisme di Indonesia yang di vonis 7 bulan itu hanya memenuhi rasa keadilan mereka yang sedang memelihara /menjaga system rasis tadi antara lain NKRI tadi yang mabuk rasisme, militerise dan pembangunanisme dan antek anteknya, bukan bangsa Papua yang sudah dari awal diposisikan sebagai monyet atau Papua warga negara kelas dua. Vonis ini hanya menguntungkan kepentingan mereka yang berkuasa yang sedang menjaga Papua supaya tetap diterima posisinya sebagai monyet dan kete.
        • Bahwa penangkapan terhadap para mahasiswa/masyarakat yang menolak rasisme tanggal 29 Agustus 2019 itu bisa jadi cara negara atau tim ini rasis tadi menjaga supaya wajah Negara tidak terbuka. Ini dilakukan dengan cara :
        • Bahwa pengiriman pasukkan sejak tanggal 19 Agustus malam yang terus menerus berlangsung selama beberapa bulan selanjutnya untuk meredam protes rasisme, satuan Brimob yang didrop ke kota kota besar di Papua, meningkatkan, menambah daerah operasi militer baru selain dilakukan di Nduga pasca rasisme ini negara juga membuka
          1. Wilayah operasi militer di intan jaya pertengahan Desember 2019
          2. Kemudian operasi militer bulan Januari 2019 , sekitar wilayah operasi PT Freport Tembagapura.
        • Bahwa pada intinya proses damai rasisme itu dialihkan ke politik Papua Merdeka
        • Bahwa setelah melihat putusan pengadilan terhadap pelaku pengucap ujaran rasisme di Surabaya sebenarnya Indonesia telah mengakui keapsahan tuntutan orang Papua, dalam hal Papua sebagai korban rasisme Indonesia systemik terhadap Papua dari cara cara penanganan protes rasis yang dikendalikan POLRI di Papua, Ahli duga ini terjadi atas dukungan Presiden Jokowi yang berkunjung ke Papua pasca Rasisme yang menjanjikan hadiah kepada Kapolda artinya Negara masih lanjut tidak mau berubah, masih mengandalkan pendekatan tangan  besi operasi militer untuk selesaikan masalah rasisme di Tanah Papua.
        • Bahwa ada beberapa cara menyelesaikan masalah Papua secara utuh dan bermartabat :
        • Pertama, kami dari Dewan Gereja Papua telah meminta Pemerintah RI untuk hentikan rasisme terhadap Papua. Dengan menggelar Dialog yang bermartabat dengan ULMWP/KNPB ( unsur Papa yang sedang perjuangkan Kemerdekaan Papua ) dengan melibatkan Pihak ketiga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Presiden SBY dan JK dengan dialog dengan GAM yang dimediasi oleh Negara ke 3. Mengapa dengan GAM Aceh yang memperjuangkan Aceh mERDEKA -Jakarta bisa berdialog tetapi mengapa dengan ULMWP/KNPB Negara ini tidak bisa ? Rasisme ? atau masalah Agama .
        • Kedua, menindaklajuti rekomendasi dari LIPI dengan negara secara serius libatkan semua pihak, menyelesaikan 4 Akar masalah Papua yang disebutkan oleh LIPI. Apa saja 4 akar persoalan direkomendasikan oleh LIPI masing masing :
          1. Diskriminasi Rasial dan marginalisasi orang Papua;
          2. Pemerintah Indonesia yang gagal membangun Bidang Pendidikan dan Ekonomi;
          3. Pelanggaran HAM Pemerintah enggan menghentikan pelanggaran HAM di Papua; dan
          4. Perbedaan pandangan antara Jakarta Papua mengenai Kedudukan Indonesia atas Papua
        • Bahwa ahli berpandangan bahwa proses hukum terhadap Terdakwa Buktar Tabuni dan Terdakwa lain, seharusnya tidak dikenakan pasal makar dan dibebaskan, karena mereka bukan pelaku makar, tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berdemo itu merupakan hak untuk melawan rasisme dan ketidakbenaran di Papua.

 

    1. Bukti surat
      1. Bukti surat dari Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat.
      2. Bukti Surat dari Penasehat Hukum adalah :
        • Bukti Bukti surat tentang pembelahan rasisme yang menerangkan tentang akar persoalan yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur serta aksi Rasisme yang terjadi di Papua pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2019;
        • Bukti T2 Bukti surat Cover Papua Road Map dan Booklet Papua Road Map menerangkan tentang peta dan sumber konflik di Papua yang ditulis pada tahun 2009;
        • Bukti T3 Bukti surat tentang Keterangan Aksi Demo  Rasisme pada tanggal 19 Agustus dan 29 Agustus 2019 di Kota Jayapura, Papua;
        • Bukti T4 Bukti Video 1 (pertama) menerangkan tentang aksi rasisme di Kota Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2019 berjalan damai tanpa adanya anarkis yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Masyarakat sipil Papua;
        • Bukti T5 Bukti Video 2 (dua) menerangkan tentang aksis rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan Cipayung di Kota Jayapura, Papua;
        • Bukti T6 Bukti Video 3 (Ketiga) menerangkan tentang duduk persoalan yang terjadi di Jawa Timur, Kota Surabaya terhadap mahasiswa Papua;
        • Bukti T7 Bukti Putusan Makar Nomor : 69/ Pid.B/2001/PN.JPR, tentang  2 Terdakwa An Pdt. Herman Awom, S.Th dan Thaha M Alhamid tidak dapat di Jatuhi hukuman pidana;
        • Bukti T8 BuktiPutusanMakarNomor:45/Pid.B/2009/PN Nbetentang 15 Terdakwa diPengadilanNegeri  Nabire yang di Vonis Bebas.

 

    1. Barang bukti :
      1. Barang Bukti Yang Diajukan JPU
        • Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan daftar barang bukti  dalam tuntutannya tetapi tidak menunjukkan fisik barang bukti tersebut dalam persidangan, yakni :
          • 1 (satu) buah tas noken ;
          • Uang pecahan Rp. 100.000- ( serratus ribu rupiah ) dengan jumlah Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) ;
          • 1 (Satu ) buah bungkusan kertas bertuuliskan “AGENDA 48 G ‘’ yang berisi serpihan emas ;
          • 1 (satu) buah KTP Provinsi Papua Kabupaten Mimika ; NIK.9109011708840014 an. PAUL KOGOYA
          • 1 (satu) buah KTP Provinsi Papua Kabupaten Paniai NIK 9122031808770003  BERNAD ADI
          • 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.6032984128965450;
          • 1 (satu) buah ATM Bank Papua No. 6038442800089275;
          • 4 (empat) buah cincin batu akik ;
          • 7 (Tujuh ) Unit Komputer Lenova  ;
          • 1 (satu) Unit Komputer Asus  ;
          • 1 (satu) Unit Komputer Samsung;
          • 1 (satu) Unit Komputer Aser ;
          • 2 (dua) Unit Komputer HP;
          • 2 (dua) Unit Komputer Dell ;
          • 2 (dua) Unit Printer Hp Laserjet P1102 ;
          • 2 (dua) Unit Printer Canon Pixma ;
          • 1 (satu) Unit Printer Epson ;
          • 2 (dua ) buah Keybord Aser  ;
          • 1 (satu  ) buah Keybord Logitec ;
          • 1 (satu  ) buah Keybord Asus ;
          • 7 (tujuh   ) buah Keybord Lenovo ;
          • 2 (dua ) Unit CPU Dell ;
          • 8 (delapan ) buah Mouse Lenovo ;
          • 1 (satu ) buah Mouse HP ;
          • 2 (dua ) buah Mouse Aser;
          • 1 (satu ) buah Mouse Logitech;
          • 1 (satu ) buah Mouse  Votre ;
          • 1 (satu) buah Charger Laptop Hipro  ;
          • 2 (dua ) buah Charger Laptop Asus  ;
          • 1 (satu) buah Charger Laptop HP;
          • 4 (empat ) buah Charger Komputer Lenovo ;
          • 2 (dua ) buah Kabel Power Komputer ;
          • 2 (dua ) buah Kabel Data Komputer ;
          • 5 (lima ) buah Kabel Printer ;
          • 2 (dua) buah Kabel Roll ;
          • 1 ( satu ) buah Tape Compo Polytron;
          • 1 (satu ) buah  Setelan Suara Mic Behringer Uphoria Umc 22 ;
          • 1 (satu) buah Amplifier Uhf ;
          • 1 ( satu ) buah Digital Vidio Recorder Ahd ;
          • 1 ( satu ) buah Wireless In Router Wifi Asus  ;
          • 1 ( satu ) buah Wifi Zte ;
          • 1 (satu ) buah Terminal Wifi 3com ;
          • 1 ( satu ) buah Memory CPU ;
          • 1 (satu ) buah Mic Duduk Anysong ;
          • 1 (satu) buah Charger Battery Nikon  ;
          • 1 ( satu) Mic Megaphone ;
          • 2 (dua ) buah Kalkulator Casio  ;
          • 1 (satu) buah Kamera CCTV Hikvision  ;
          • 1 (satu) buah Buku Kerja  2018 Prov. Papua ;
          • 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kecil ;
          • 2 (dua ) Roll Kain Warna Coklat Korpri  ;
          • 27 (Dua Puluh Tujuh ) buah Ikat Pinggang Kecil Korpri  ;
          • 1 ( satu ) buah Kabel Lampu Hias ;
          • 1 ( satu ) buah Kabel Lampu Hias Salib ;
          • 11 (sebelas ) bauh Tas ;
          • 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda ;
          • 1 (satu ) buah Kunci Ring  ;
          • 1 (satu ) buah Rangkaian Gantungan Kunci  ;
          • 1 (satu ) buah Obeng Plat  ;
          • 1 ( satu ) buah Parang /Pisau  ;
          • 2 (dua ) buah Tombak Kayu Panjang ;
          • 4 (empat ) buah Busur  ;
          • 36 ( tiga puluh enam ) buah Anak Panah ;
          • 47 (empat puluh tujuh ) buah Batu ;
          • 58 ( lima puluh delapan ) buauh Besi + Pipa  ;
          • 47 (empat puluh tujuh ) buah Ketapel;
          • 6 (enam ) buah Pecahan Kaca ;
          • 5 (lima ) batang Potongan Kayu .
        • Sehingga barang bukti yang tidak ditunjukkan dalam persidangan patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pembuktian ini.

 

      1. Barang Bukti Yang di Ajukan Penasehat Hukum/Terdakwa
        • Dalam persidangan ini Penasehat Hukum/Terdakwa mengajukan Barang Bukti yang intinya menjelaskan bahwa penangkapan Terdakwa ada kaitannya dengan Konspirasi Penangkapan Aktivis Pasca Demo Anti Rasisme, barang bukti sebagai berikut :
          • Bukti Video 1 (pertama) menerangkan tentang aksi rasisme di Kota Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2019 berjalan damai tanpa adanya anarkis yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Masyarakat sipil Papua ;
          • Bukti Video 2 (dua) menerangkan tentang aksis rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan Cipayung di Kota Jayapura, Papua ;
          • Bukti Video 3 (Tiga) menerangkan tentang duduk persoalan yang terjadi di Jawa Timur, Kota Surabaya terhadap mahasiswa papua di Asrama Kamasan.
        • Dengan demikian patutlah barang bukti ini dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti yang sah.

 

    1. Keterangan Terdakwa STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY:
      • Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada tanggal 11 September 2019 di depan Kampus Uncen Abeputa, Kota Jayapura oleh Tim Polda Papua berkaitan dengan status DPO;
      • Bahwa kejadian pengejaran dan penangkapan yang dikaitkan dengan penemuan dokumen KNPB di dalam mobil yang berada di Lapangan AURI Sentani, Terdakwa menerangkan saat itu tidak ada dan tidak tahu soal peristiwa tersebut;
      • Bahwa saat penangkapan terdakwa dalam perjalanan hendak mengunjungi keluarga, tidak ada kaitan dengan gerakan Papua Merdeka dan Demo Antirasisme;
      • Bahwa saat penangkapan Terdakwa dibawa ke Mako Brimob sempat disiksa dengan cara mata ditutup dan di Polda di periksa sekitar tanpa didampingi langsung oleh Penasehat Hukum;
      • Bahwa terdakwa di periksa 6 (enam) kali, ada dokumen-dokumen yang ditunjuk kepada terdakwa, tetapi terdakwa menolak karena dokumen tersebut, tidak terkait dengan Terdakwa, tetapi keterangan dalam BAP tidak dirubah oleh penyidik;
      • Bahwa terdakwa dalam persidangan mencabut semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, karena tidak ada kaitan dengan perkara terdakwa;
      • Bahwa yang saksi ketahui pada Tahun 2018, Jakob Fabian, Warga Negara Polandia pernah mengunjungi terdakwa di Timika, Jakob Fabian menyampaikan ingin bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat adat diareal PT Freeport yang terkena dampak limbah, masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama dan Organisasi Politik di Timika termasuk KNPB;
      • Bahwa 2 (dua) kali terdakwa bertemu dengan Jakob Fabian termasuk menfasilisasi Jakob Fabian bertemu dengan masyarakat adat yang tinggal di areal PT Freeport yang terkena dampak limbah dan masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama;
      • Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama-sama Jakob Fabian, tidak ada Simon Magal, Viktor Yeimo dan Agus Kossay ;
      • Bahwa pertemuan tersebut tidak ada kaitan dengan gerakan Papua Merdeka, hanya berbicara soal hak-hak masyarakat adat di Timika dan Hak-Hak Sipol Orang Papua;
      • Bahwa yang terdakwa ketahui Jakob Fabian merupakan penulis yang sedang menulis tentang situasi Papua;

 

III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN;

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Hadirin sidang sekalian yang berbahagia,

Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Sdr. JPU melanggar Dakwaan Kesatu yakni  Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka haruslah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, dapat dianalisa sebagai berikut :

a. MAHASISWA PAPUA SURABAYA MENJADI KORBAN TINDAKAN RASIS

  • Bahwa Demonstrasi Anti Rasisme tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 yang terjadi di Jayapura tidak terlepas dari kaitannya dengan kejadian yang terjadi tanggal 16 Agustus 2019 di Surabaya yaitu saat kejadian pengempungan Asrama Mahasiswa Papua oleh beberapa masa dari Organisasi Masyarakat (Ormas), oknum Perwira TNI-AD, selain itu Satpol PP, aparat Kepolisian setempat yang berada di tempat kejadian perkara tak berbuat apa-apa. Beberapa masa dari ormas kemudian memaki dengan kata-kata rasis “Monyet, Babi, Anjing, dan Kera” ada juga yang mengatakan “Kamu jangan keluar, saya tunggu kamu. Saat itu juga jumlah ormas-ormas reaksioner bertambah banyak. Kemudian mendobrak pintu depan Asrama Mahasiswa Papua dan melempari batu hingga mengakibatkan kaca asrama pecah, sehingga Mahasiswa Papua yang berada di dalam Asrama terkurung di ruang Aula Asrama;
  • Bahwa tindakan rasis tersebut berlanjut di tanggal 17 Agustus 2019 yaitu saat sekelompok Ormas reaksioner mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan meneriakan yel-yel “Usir usir usir Papua, Usir Papua sekarang juga. Selain itu Kata-kata Rasis (Monyet, Anjing, Babi) pun masih diteriaki;
  • Bahwa Mahasiswa Papua di Surabaya adalah korban dari tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh Ormas, oknum Perwira TNI-AD, selain itu Satpol PP dan aparat Kepolisian setempat juga turut menjadi bagian dari tindakan rasis tersebut karena membiarkan tindakan rasisme tersebut;
  • Bahwa akibat dari tindakan rasisme di Surabaya tersebut membuat marah seluruh masyarakat Papua;

 

b. TERDAKWA TIDAK TERLIBAT DALAM AKSI ANTI RASIS TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 DAN 29 AGUSTUS 2019

  • Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 telah terjadi aksi Anti Rasis yang dilakukan oleh masyarakat Papua untuk menolak Rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya;
  • Bahwa dalam keterangannya terdakwa mengakui tidak perna terlibat sama sekali selama aksi Anti Rasis baik pada tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, karena pada saat itu TERDAKWA tiba di Jayapura pada hari kamis tanggal 29 agustus 2019 sekira jam 11.00 wit, dimana Tujuan TERDAKWA berada di Jayapura dalam rangka bertemu dengan penasehat hukum/advocat GUSTAF KAWER dan koalisi pengacara hukum untuk Papua untuk membicarakan mengenai penahanan aktivis KNPB di Timika;
  • Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2019 di depan Kampus Uncen Abeputa, Kota Jayapura oleh Tim Polda Papua berkaitan dengan status DPO bukan berhubungan dengan Aksi Anti Rasis tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019.

 

c. JPU TIDAK MENGHADIRKAN AHLI PIDANA UNTUK MENJELASKAN UNSUR-UNSUR PASAL MAKAR DAN UNSUR-UNSUR PASAL PENYERTAAN.

  • Bahwa Keterangan ahli berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara;
  • Bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya saudara JPU sama sekali tidak menghadirkan saksi ahli pidana namun hanya menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi Ahli antara lain Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli Hukum Tata Negara.
  • Bahwa berdasarkan dari fakta persidangan maka dari ke tiga saksi ahli yang telah dihadirkan oleh sudara JPU yaitu baik Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli Hukum Tata Negara maka secara keahliannya tidak berkompetensi menjelaskan bagaimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar dan juga Unsur Penyertaan serta keterangan keahliannya tidak terdapat korelasi dengan perbuatan terdakwa.
  • Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa secara keilmuan yang berkompetensi untuk menjelaskan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana yang di Tuntut oleh saudara JPU dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah Ahli Pidana, sehingga terhadap keterangan ahli tersebut patutlah dikesampingkan dan ditolak.

 

d. TINDAK PIDANA MAKAR TIDAK TERBUKTI

  • Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa STEVANUS ITLAY terbukti bersalah Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP, haruslah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa.
  • Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa haruslah didasarkan alat bukti yang cukup yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti. Keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni Keterangan yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, menegaskan, “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakatan dalam sidang”, selain itu untuk membuktikan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu :
    1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
    2. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya;
    3. Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
    4. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  • Dari tiga orang saksi yang di hadirkan  Jaksa Penuntut Umum atas nama Saksi Abdul Mustaji, Heppy Salampessy, Saksi Mohamad Ali, dan Kisman dihubungkan dengan Ahli Bahasa atas nama  Dr.APRINUS SALAM, M,Hum, Ahli Psikologi atas nama Prof Dr.HAMDI MULUK, Ph.d, Ahli Hukum Tata Negara atas nama MUHAMMAD RULLYANDI, S.H, M.H serta Barang Bukti  barang bukti  berupa :
    • 1 (satu ) unit HP merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356 951 093 230 419 dan IMEI 2 356 951 093 330 417 No HP : 0812 9968 7643;
    • 1 (Satu ) unit handphone merk OPPO warna putih dengan IMEI 1 861 754 032 751 158 dan IMEI 2 : 861 754 032 751 141 No HP         : 0813 8645 0010 ;
    • 3 (tiga ) buah batu kali dengan ukuran + lebar 6 cm dan panjang 7cm ; 1(satu) buah mobil jenis Inova berwarna Hitam dengan Nomor Polisi PA 1693 MP ;
    • 7 (tujuh ) Unit Komputer Lenova ;
    • 1 (satu ) Unit Komputer Samsung ;
    • 1 (satu ) Unit Komputer Acer;
    • 1 (satu ) Unit Komputer Hp;
    • 2 (dua ) Unit Komputer Dell;
    • 2 (dua ) Unit Komputer Asus ;
    • 2(dua) Unit Printer HP Laserjet P1102 ;
    • 2(dua) Unit Printer Canon Pixma ;
    • 1 (satu) Unit Printer Epson ;
    • 2(dua) buah Keybord Aser ;
    • 1 (satu) buah Keybord Logitech ;
    • 1(satu) buah Keybord Asus ;
    • 7 (Tujuh ) buah Keybord Lenovo ;
    • 2( Dua ) Unit Cpu Dell ;
    • 8 (delapan ) buah Mouse Lenovo ;
    • 1 (satu) buah Mouse HP ;
    • 2 (dua) buah Mouse Aser ;
    • 1(satu) buah Mouse Legitech;
    • 1(satu) buah Mouse Votre ;
    • 1(satu) buah Charger Laptop Hipro ;
    • 2(dua) buah Charger Laptop Asus ;
    • 1(satu) buah Charger Laptop HP ;
    • 4 ( Empat ) buah Charger Komputer Lenovo ;
    • 2 (dua ) buah Kabel Power Komputer ;
    • 2 (dua) buah Kabel Data Komputer ;
    • 5 (lima ) buah Kabel Printer ;
    • 2 (dua) buah Kabel Roll;
    • 1 (satu) buah Tape Compo Polytron ;
    • 1 (satu) buah Setelan Suara Mic Behringer Uphoria Umc 22;
    • 1 (satu) buah Amplifier Uhf ;
    • 1(satu) buah Digital Video Recorder Ahd ;
    • 1(satu ) buah Wireless In Router Wifi Asus ;
    • 1 ( satu ) buah Wifi Zte ;
    • 1 ( Satu ) buah Terminal Wifi 3com ;
    • 1 ( Satu ) buah Memory CPU ;
    • 1 ( Satu ) buah Mic Duduk Anysong;
    • 1 ( Satu ) buah Charger Battery Nikon ;
    • 1 ( Satu ) buah Mic Megaphone ;
    • 2 ( dua ) buah Kalkulator Casio;
    • 1 ( Satu ) buah Camera CCTV Hikvision ;
    • 1 ( Satu ) buah Buku Kerja 2018 Prov. Papua ;
    • 1 ( Satu ) buah Speaker Bluetooth Kecil ;
    • 2 ( dua ) Roll Kain Warna Cokelat Korpri ;
    • 27 (dua puluh tujuh ) buah Ikat Pinggang Kecil Korpri;
    • 1 ( Satu ) buah Kabel Hias ;
    • 1 ( Satu ) buah Kabel lampu Hias Salib ;
    • 11 (sebelas ) buah Tas ;
    • 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda ;
    • 1 ( Satu ) buah Kunci Ring ;
    • 1 ( Satu ) buah Rangkaian Gantungan Kunci ;
    • 1 ( Satu ) buah Obeng Plat ;
    • 1 ( Satu ) buah Parang /Pisau ;
    • 2 (dua ) Tombak Kayu Panjang ;
    • 4 (empat ) buah Busur ;
    • 36 ( tiga puluh enam ) buah Anak Panah ;
    • 47 ( empat puluh tujuh ) buah Batu ;
    • 58 ( lima puluh delapan) buah Besi + Pipa ;
    • 47 ( empat puluh tujuh ) buah Ketapel ;
    • 6 ( enam ) buah Pecahan Kaca ;
    • 5 (lima ) batang Potongan Kayu.
  • Maka tidak ada persesuaian untuk membuktikan kebenaran materiil Terdakwa atas nama STEVANUS ITLAY sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, hal ini dapat diurai sebagai berikut, Abdul Mustaji, Heppy Salampessy, Saksi Mohamad Ali, dan Kisman, yang hendak melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang didalam mobil, pada tanggal 08 September 2018 di Kompleks Lapangan AURI Sentani, namun 3 (tiga) orang tersebut telah melarikan diri, jarak antara saksi dan mobil 20 meter, saksi tidak dapat melihat ketiga orang tersebut karena suasana gelap, saksi menerangkan hanya mendapatkan 1 buas tas, dokumen KNPB dan  KTP atas nama Paul Kogoya. Saksi Mohamad Ali adalah anggota polisi dari Tim Lidik Polda Papua yang  melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2019 di depan Kampus Uncen Abepura, saksi menerankan melakukan penangkapan karena terdakwa adalah DPO POLDA Papua dalam dugaan tindak pidana makar di Timika, Terdakwa Stevanus Itlay pernah bertemu Jacob Fabian untuk membuat kesepakatan tentang senjata api, namun saksi tidak tahu isi kesepakatannya, saksi tidak menemukan dokumen-dokumen saat melalukan penangkapan.

Keterangan saksi-saksi atas nama Abdul Mustaji, Heppy Salampessy, Saksi Mohamad Ali, dan Kisman dari Polda Papua yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa STEVANUS ITLAY pada tanggal 03 September 2018 di Lapangan AURI Sentani dan Mohamad Ali yang melakukan penagkapan terhadap terdakwa di depan Kampus UNCEN bukanlah saksi fakta yang mengetahui peristiwa makar yang didakwakan pada terdakwa STEVANUS ITLAY sekitar tahun 2018, keterangan saksi seperti ini BUKANLAH SAKSI ATAU DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU, saksi yang mendengar dari orang lain tidaklah mempunyai nilai pembuktian,  keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Ahli yang diajukan JPU baik Ahli Bahasa, Ahli Psikologi dan Ahli HTN, keterangan dari keahliannya tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, karena pada tahun 2018 Terdakwa hanya bertemu Yakob Fabian, sedangkan pada tanggal 03 September 2018 dan 11 September 2019 adalah peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Stevanus Itlay, sedangkan mengenai Barang Bukti yang termuat dalam BAP, terdakwa sendiri dalam persidangan telah mencabut keterangannya yang berkaitan dengan barang bukti yang tidak ada korelasi dengan perbuatan yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa karena saat penangkapan dan pemeriksaan di polisi terdakwa di paksakan mengakui kepemilikan dokumen tersebut terkait dengan aktivitasnya di KNPB.

Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang sesungguh dalam persidangan sebagai berikut :

  • Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada tanggal 11 September 2019 di depan Kampus Uncen Abeputa, Kota Jayapura oleh Tim Polda Papua berkaitan dengan status DPO;
  • Bahwa kejadian pengejaran dan penangkapan yang dikaitkan dengan penemuan dokumen KNPB di dalam mobil yang berada di Lapangan AURI Sentani, Terdakwa menerangkan saat itu tidak ada dan tidak tahu soal peristiwa tersebut;
  • Bahwa saat penangkapan terdakwa dalam perjalanan hendak mengunjungi keluarga, tidak ada kaitan dengan gerakan Papua Merdeka dan Demo Antirasisme;
  • Bahwa saat penangkapan Terdakwa dibawa ke Mako Brimob sempat disiksa dengan cara mata ditutup dan di Polda di periksa sekitar tanpa didampingi langsung oleh Penasehat Hukum;
  • Bahwa terdakwa di periksa 6 (enam) kali, ada dokumen-dokumen yang ditunjuk kepada terdakwa, tetapi terdakwa menolak karena dokumen tersebut, tidak terkait dengan Terdakwa, tetapi keterangan dalam BAP tidak dirubah oleh penyidik;
  • Bahwa terdakwa dalam persidangan mencabut semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, karena tidak ada kaitan dengan perkara terdakwa;
  • Bahwa yang saksi ketahui pada Tahun 2018, Jakob Fabian, Warga Negara Polandia pernah mengunjungi terdakwa di Timika, Jakob Fabian menyampaikan ingin bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat adat diareal PT Freeport yang terkena dampak limbah, masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama dan Organisasi Politik di Timika termasuk KNPB;
  • Bahwa 2 (dua) kali terdakwa bertemu dengan Jakob Fabian termasuk menfasilisasi Jakob Fabian bertemu dengan masyarakat adat yang tinggal di areal PT Freeport yang terkena dampak limbah dan masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama;
  • Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama-sama Jakob Fabian, tidak ada Simon Magal, Viktor Yeimo dan Agus Kossay ;
  • Bahwa pertemuan tersebut tidak ada kaitan dengan gerakan Papua Merdeka, hanya berbicara soal hak-hak masyarakat adat di Timika dan Hak-Hak Sipol Orang Papua;
  • Bahwa yang terdakwa ketahui Jakob Fabian merupakan penulis yang sedang menulis tentang situasi Papua;

Keterangan Terdakwa ini jika dihubungkan dengan dengan Keterangan Ahli yang diajukan oleh kami Penasehat Hukum,  sama sekali tidak dapat di kategorikan sebagai Makar, Ahli HTN Dr.Herlambang R.Wiratraman, S.H menjelaskan berkaitan dengan dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, panflet-panflet berkaitan dengan tuntutan Papua Merdeka, Menentukan Nasib Sendiri, Referendum dan demo anti rasisme, merupakan kebebasan berekpresi yang dijamin oleh Deklarasi Umum Tentang HAM, Konvesi Internasional Tentang Sipol, UUD 1945, UU HAM dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat bias jika dikaitkan dengan makar, hal ini diperkuat oleh Ahli Filsafat Hukum Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H, LLM yang menjelaskan Makar itu sesuai dengan teks aslinya adalah Aanslag menyerang secara fisik, jadi tidak bisa dikaitkan dengan tuntutan referendum, demo anti rasisme, teriakan yel-yel Papua Merdeka,  hingga kepemilikan dokumen yang berkaitan dengan Papua Merdeka, sedangkan Ahli Politik dan Resolusi Konflik atas nama Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc, menjelaskan ada konflik di Papua yang dipetakan oleh LIPI dalam Buku Papua Road Map, yakni 1). Diskriminasi dan Marjinalisasi Orang Papua, 2).Kegagalan Pembangunan, 3). Pelanggaran HAM, 4).Sejarah masa lalu Papua, Ahli Rasisme atas nama Dr.Benny Giay menjelaskan ada persoalan rasisme sebelum Zaman Belanda 1950 an, saat 1963, Pepera hingga saat ini telah terjadi praktek-praktek rasisme terhadap Orang Asli Papua dan tidak pernah diselesaikan secara serius oleh Negara, solusi yang ditawarkan ahli adalah penyelesaian Papua tidak bisa diselesaikan dengan proses hukum dengan pidana Makar, tetapi lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat Papua dengan cara Dialog untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua.

 

 

IV. ANALISA TUNTUTAN

 

Berdasarkan surat tuntutan yang dibuat dan dibacakan oleh saudara JPU dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 secara garis besar ditemukan beberapa pelanggaran dalam teknis perumusan surat tuntutan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

  • JPU DALAM MENYUSUN TUNTUTAN MENGUTIP BAP DAN MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN
    • Bahwa dalam surat tuntutan saudara JPU memasukan keterangan Abdul Mujid yang menjelaskan “ada 3 (tiga) orang yang berada didalam mobil xenia DS 1284 AQ antara lain “ 1). Sdr.Yason Sambom alias Yason Nare alias Nare Yare dengan ciri-ciri bertubuh ….2).Sdr.Robert Sambom dengan ciri-ciri cacat pada mata sebelah kiri, rambut cempak, memakai baju warna gelap”;3).Sdr.Steven Itlay mempunyai ciri-ciri rambut panjang, jenggot, tinggi 168 cm, begitupula keterangan saksi HEPPY SALAMPESSY, yang menyatakan, “Alasan saksi melakukan penangkapan karena adanya Surat Direskrimum, Nomor : B/539/IX/RES/1.24/2018/Ditreskrimum dengan tersangka STEVEN ITLAY, sedangkan saksi Moh Ali mengatakan, “Saat dilakukan penangkapan didalam Inova warna hitam DS 1393 AM.STEVEN ITLAY alias Steven bersama 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Yulibanus Kogoya dan Aris Wenda”, keterangan-keterangan tersebut dikutip langsung dari BAP, bukan keterangan saksi didalam persidangan.
    • Bahwa berkaitan dengan status terdakwa dalam organisasi KNPB yang tertuang dalam BAP secara tegas dalam persidangan “Terdakwa menerangkan telah merubah dalam pemeriksaan namun hal itu tidak dilakukan penyidik yang memeriksa”, terdakwa telah mencabut keterangan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menjelaskan aktivitas terdakwa di KNPB didalam persidangan ;
    • Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 189 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1981, maka jika dilihat dan dicermati dari uraian keterangan Terdakwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlihat bahwa seluruh keterangan Terdakwa yang ada di dalam Surat Tuntutannya merupakan copy paste dari BAP dan bukan dari hasil pemeriksaan Terdakwa di hadapan persidangan;
    • Bahwa dalam persidangan saudara JPU tidak perna menghadirkan Ahli Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum untuk didengar keterangannya namun dalam surat tuntutan saudara JPU memasukan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum pada halaman 41 – halaman 56;
    • Bahwa saudara JPU menyebutkan tanggapan STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY  atas keterangan ahli pidana terkait “Keterangan Ahli tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan” sebagaimana dalam surat tuntutan halaman 56 merupakan keterangan yang tidak perna terungkap dalam perindangan yang mulia;
    • Bahwa keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum pada halaman 41 – halaman 56 merupakan keterangan BAP Ahli Pidana di depan penyidik Polda Papua yang saudara JPU selundupkan ke dalam Surat Tuntutan;
    • Bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana Pasal 1 angka 28, UU Nomor 8 Tahun 1981;
    • Bahwa berdasarkan pada keterangan diatas membuktikan bahwa saudara JPU dalam menyusun Tuntutan terkesan mengarang bebas bahkan kembali mengutip keterangan ahli pidana dalam BAP dan mengabaikan fakta persidangan.
  • JPU DALAM MENYUSUN TUNTUTAN JPU TIDAK MEMASUKAN KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN
    • Bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Sedangkan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 186 KUHAP. Jika melihat ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP, maka berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan JPU telah menghadirkan saksi-saksi memberatkan dan ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik, Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Pidana. Sementara itu, Penasehat Hukum dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi meringankan dan Ahli Pidana, Ahli Politik, Ahli Kebebasan Berekspresi dan Ahli Rasis Terhadap Papua;
    • Bahwa dalam Surat Tuntutan JPU kepada terdakwa STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY hanya memasukan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU dan tidak memuat keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan penasehat hukum padahal saksi dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa telah menyatakan keterangannya dihadapan persidangan maka patutlah terhadap keterangan tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah;
    • Bahwa pada prinsipnya dalam Surat tuntutan (requisitoir) mencantumkan beberapa hal seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan haruslah disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan sebagai suatu fakta.
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah dapat disimpulkan JPU DALAM MENYUSUN TUNTUTAN TIDAK MEMASUKAN KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN.
  • JPU MENYIMPULKAN TERPENUHINYA DAKWAAN KESATU HANYA BERDASARKAN KETERANGAN AHLI BAHASA, AHLI PSIKOLOGI SOSIAL POLITIK DAN AHLI HTN
    • Bahwa menurut keterangan ahli Bahasa, pengertian kata makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum. Pengertian makar jika lebih disederhanakan adalah pikiran, ucapan, tindakan dan/atau perbuatan yang melawan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintah tertentu;
    • Bahwamenurut ahli Hukum Tata Negara, dalam perkembangan perspektif best practice praktik hukum tata negara di Indonesia makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi (in het staatsrecht is een contitutie de grondslag van een staat) dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem;
    • Bahwa menurut ahli psikologi politik, untuk memisahkan mana aspirasi yang merupakan protes terhadap ketidakadilan atau mana yang merupakan insurgensi atau usaha ke arah makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut;
    • Bahwa pada prinsipnya secara keilmuan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana termasuk tindak pidana makar atau tindak pidana penyertaan adalah ahli pidana;
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait tuntutan JPU yang “Menyatakan terdakwa STEVANUS ITLAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MAKAR” sebagaimana kami dakwakan kepada terdakwa dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” yang didasari atas keterangan ahli Bahasa, ahli psikologi sosial politik dan ahli HTN dimuka persidangan diragukan secara ilmu hukum pidana sebab yang berkompeten membedah unsur-unsur tindak pidana makar dan unsur-unsur tindak pidana penyertaan adalah ahli pidana.
  • JPU DALAM MENYUSUN TUNTUTAN TIDAK MENGIKUTI ARAHAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PERUMUSAN TUNTUTAN SEHINGGA MELAHIRKAN FAKTA DISPARITAS TUNTUTAN PIDANA
    • Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa disebutkan adanya prinsip “Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya”.
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Sayang Mandabayan oleh JPU di PN Manokwari dalam tuntutannya dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Erik Aliknoe Cs oleh JPU di PN Manokwari dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Yoseph Laurens Syufi alias Siway Bofit Cs oleh JPU di PN Sorong dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Surya Anta Ginting Cs oleh JPU di PN Jakarta Pusat dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY oleh JPU di PN Balikpapan dituntut dengan Pidana Penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun;
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas yang menunjukan adanya perbedaan tuntutan di Manokwari, Sorong, Jakarta dan Balikpapan menunjukan fakta JPU dalam merumuskan tuntutan tidak mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa sehingga dalam tuntutan JPU terhadap terdakwa STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY terdapat “disparitas tuntutan pidana”.

 

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Hadirin sidang sekalian yang berbahagia.

Bahwa sebelum unsur-unsur dalam dakwaan pertama yang di jadikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diuraikan lebih jauh, terlebih dahulu kami akan soroti tentang Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut umum  Nomor : PDM-90/JPR/EKU.1/01/2020  menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa sebagai orang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Bahwa ternyata ketika Jaksa Penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Terdakwa sama sekali tidak menguraikan dengan fakta-fakta persidangan secara utuh TERMASUK JAKSA PENUNTUT UMUM SECARA SENGAJA MENGHILANGKAN FAKTA  KETERANGAN 4 (EMPAT) AHLI, BUKTI SURAT, BARANG BUKTI SERTA KETERANGAN TERDAKWA YANG MENJELASKAN TERDAKWA TIDAK MELAKUKAN DUGAAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DAKWAAN PERTAMA TERSEBUT. HAL YANG LEBIH FATAL LAGI AHLI PIDANA ATAS NAMA PROF.Dr.Ir.OMARD SAHRI HARIEJ, S.H, M.HUM YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN DI PENGADILAN DAN KETERANGANNYA JUGA TIDAK DIBACAKAN DI PERSIDANGAN, SDR JPU SECARA SENGAJA MEMASUKAN DALAM TUNTUTAN DENGAN CARA COPY PASTE SECARA UTUH KETERANGANNYA DARI BAP. Menjadi jelas jika penguraian fakta-fakta tidak utuh maka akan berpengaruh pada analisa unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan pertama, yakni analisa pembuktian jadi tidak berimbang dan bias jauh dari urgensi pengadilan ini tempat mencari kebenaran materiil yang sesungguhnya.

Bahwa untuk menguji kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan  Terdakwa telah terbukti serta sah dan meyakinkan  telah melakukan  tindak pidana sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP,  maka kami buktikan unsur-unsurnya dalam dakwaan,  yang kami uraikan secara lengkap sebagai berikut

  1. Unsur Barang Siapa;
  2. Unsur Makar;
  3. Unsur dengan maksud/niat hendak;
  4. Unsur supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara;
  5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

 

Ad.1 Unsur Barang Siapa

 Didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur (bestitelen) “Barangsiapa” merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “Barangsiapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Bahwa unsur “Barangsiapa” disini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik; yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa HENGKI HILAPOK alias FRENGKI HILAPOK yang telah dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang ditujukan kepadanya. Unsur “Barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “Barangsiapa” dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “Barangsiapa” harus dibuktikan dulu unsur lainnya.

Dengan demikian Unsur Barangsiapa, yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsur-unsur lainnya.

 

Ad.2. Unsur Makar

 Bahwa di dalam penjelasan  KUHP tidak memberikan pengertian tentang makar, namun  dalam Kamus Hukum  karangan Yan Pramadya Puspa, hal 12 memberikan   pengertian MAKAR/ANSLAG adalah  “setiap perbuatan  yang bersifat  menyerang yang ditujukan kepada Presiden atau wakilnya dengan maksud  hendak merampas  kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah”. Sehingga untuk memenuhi unsur ini harus ada tindakan  fisik  berupa  serangan terhadap Pemerintah  yang berkuasa  dalam mewujudkan  unsur supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan  maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain.

Menurut R. Soesilo, (dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, hal.109):

  1. Tentang “aanslaag” ( makar, penyerangan) lihat catatan pada pasal 87 dan 104)
  2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara

 Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara ialah dengan jalan:

  1. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian  kebawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau
  2. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri.

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klsa IA Jayapura Nomor: 78/Pid.B/2009/PN.JPR, halaman 51 disebutkan : menimbang bahwa kata makar berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Balai Pustaka berarti :

  1. Akal busuk ; tipu muslihat;
  2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb.
  3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah

Bahwa jika pengertian makar di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa STEVANUS ITLAY yang terungkap sebagai berikut:

Pada tanggal 08 September 2018 di Kompleks Lapangan AURI,  Saksi Abdul Mustaji dan Saksi Heppy Salampessy yang merupakan anggota Polda papua melakukan penyergapan terhadap 3 (tiga) orang didalam mobil, namun 3 (tiga) orang tersebut telah melarikan diri, jarak antara saksi dan mobil 20 meter, para saksi tidak dapat melihat ketiga orang tersebut karena suasana gelap, saksi menerangkan  hanya mendapatkan 1 buas tas, dokumen KNPB dan  KTP atas nama Paul Kogoya. Saksi Mohamad Ali adalah anggota polisi dari Tim Lidik Polda Papua yang  melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 September 2019 di depan Kampus Uncen Abepura, saksi menerangkan melakukan penangkapan karena terdakwa adalah DPO POLDA Papua dalam dugaan tindak pidana makar di Timika, hal ini berkaitan dengan  Terdakwa Stevanus Itlay pernah bertemu Jacob Fabian untuk membuat kesepakatan tentang senjata api, namun saksi tidak tahu isi kesepakatannya, saksi tidak menemukan dokumen-dokumen saat melalukan penangkapan.

Keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Abdul Mustaji, Heppy Salampessy dari Polda Papua yang melakukan penyergapan terhadap terdakwa STEVANUS ITLAY pada tanggal 03 September 2018 di Lapangan AURI Sentani dan Mohamad Ali yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Kampus UNCEN bukanlah saksi fakta yang mengetahui peristiwa makar yang didakwakan pada terdakwa STEVANUS ITLAY sekitar tahun 2018, keterangan saksi seperti ini BUKANLAH SAKSI ATAU DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU, saksi yang mendengar dari orang lain tidaklah mempunyai nilai pembuktian,  keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Ahli yang diajukan JPU baik Ahli Bahasa, Ahli Psikologi dan Ahli HTN, keterangan dari keahliannya tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, karena pada tahun 2018 Terdakwa hanya bertemu Yakob Fabian, sedangkan pada tanggal 03 September 2018 dan 11 September 2019 adalah peristiwa penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa Stevanus Itlay, sedangkan mengenai Barang Bukti yang termuat dalam BAP, terdakwa sendiri dalam persidangan telah mencabut keterangannya yang berkaitan dengan barang bukti yang tidak ada korelasi dengan perbuatan yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa karena saat penangkapan dan pemeriksaan di polisi terdakwa di paksakan mengakui kepemilikan dokumen tersebut terkait dengan aktivitasnya di KNPB.

Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang sesungguh dalam persidangan sebagai berikut :

  • Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada tanggal 11 September 2019 di depan Kampus Uncen Abeputa, Kota Jayapura oleh Tim Polda Papua berkaitan dengan status DPO;
  • Bahwa kejadian pengejaran dan penangkapan yang dikaitkan dengan penemuan dokumen KNPB di dalam mobil yang berada di Lapangan AURI Sentani, Terdakwa menerangkan saat itu tidak ada dan tidak tahu soal peristiwa tersebut;
  • Bahwa saat penangkapan terdakwa dalam perjalanan hendak mengunjungi keluarga, tidak ada kaitan dengan gerakan Papua Merdeka dan Demo Antirasisme;
  • Bahwa saat penangkapan Terdakwa dibawa ke Mako Brimob sempat disiksa dengan cara mata ditutup dan di Polda di periksa sekitar tanpa didampingi langsung oleh Penasehat Hukum;
  • Bahwa terdakwa di periksa 6 (enam) kali, ada dokumen-dokumen yang ditunjuk kepada terdakwa, tetapi terdakwa menolak karena dokumen tersebut, tidak terkait dengan Terdakwa, tetapi keterangan dalam BAP tidak dirubah oleh penyidik;
  • Bahwa terdakwa dalam persidangan mencabut semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, karena tidak ada kaitan dengan perkara terdakwa;
  • Bahwa yang saksi ketahui pada Tahun 2018, Jakob Fabian, Warga Negara Polandia pernah mengunjungi terdakwa di Timika, Jakob Fabian menyampaikan ingin bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat adat diareal PT Freeport yang terkena dampak limbah, masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama dan Organisasi Politik di Timika termasuk KNPB;
  • Bahwa 2 (dua) kali terdakwa bertemu dengan Jakob Fabian termasuk menfasilisasi Jakob Fabian bertemu dengan masyarakat adat yang tinggal di areal PT Freeport yang terkena dampak limbah dan masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama;
  • Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama-sama Jakob Fabian, tidak ada Simon Magal, Viktor Yeimo dan Agus Kossay ;
  • Bahwa pertemuan tersebut tidak ada kaitan dengan gerakan Papua Merdeka, hanya berbicara soal hak-hak masyarakat adat di Timika dan Hak-Hak Sipol Orang Papua;
  • Bahwa yang terdakwa ketahui Jakob Fabian merupakan penulis yang sedang menulis tentang situasi Papua;

Keterangan Terdakwa ini jika dihubungkan dengan dengan Keterangan Ahli yang diajukan oleh kami Penasehat Hukum,  sama sekali tidak dapat di kategorikan sebagai Makar, Ahli HTN Dr.Herlambang R.Wiratraman, S.H menjelaskan berkaitan dengan dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, panflet-panflet berkaitan dengan tuntutan Papua Merdeka, Menentukan Nasib Sendiri, Referendum dan demo anti rasisme, merupakan kebebasan berekpresi yang dijamin oleh Deklarasi Umum HAM, Konvesi Sipol, UUD 1945, UU HAM dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat bias jika dikaitkan dengan makar, hal ini diperkuat oleh Ahli Filsafat Hukum Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H, LLM  yang menjelaskan Makar itu sesuai dengan teks aslinya adalah Aanslag menyerang secara fisik, jadi tidak bisa dikaitkan dengan tuntutan referendum, demo anti rasisme, teriakan yel-yel Papua Merdeka,  hingga kepemilikan dokumen yang berkaitan dengan Papua Merdeka, sedangkan Ahli Politik dan Resolusi Konflik atas nama Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc, menjelaskan ada konflik di Papua yang dipetakan oleh LIPI dalam Buku Papua Road Map, yakni 1). Diskriminasi dan Marjinalisasi Orang Papua, 2).Kegagalan Pembangunan, 3). Pelanggaran HAM, 4).Sejarah masa lalu Papua, Ahli Rasisme atas nama Dr.Benny Giay menjelaskan ada persoalan rasisme sebelum Zaman Belanda 1950 an, saat 1963, Pepera hingga saat ini telah terjadi praktek-praktek rasisme terhadap Orang Asli Papua dan tidak pernah diselesaikan secara serius oleh Negara, solusi yang ditawarkan ahli adalah penyelesaian Papua tidak bisa diselesaikan dengan proses hukum dengan pidana Makar, tetapi lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat Papua dengan cara Dialog untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua.

Maka UNSUR MAKAR yang didakwakan kepada Terdakwa STEVANUS ITLAY tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

 

Ad.3. Unsur dengan maksud/niat hendak;

Bahwa  perkataan “dengan maksud” adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, sehingga opzet di dalam kejahatan (pasal 106 KUHP) INI HARUSLAH DITAFSIRKAN dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “Opzet als oorgmerk”. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “DENGAN MAKSUD” oleh pembuat Undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Memori van toelicting adalah sebagai indikator apakah dalam suatu tindakan tersebut ada unsur kesengajaan atau opset.  Bahwa menurut memori van toelicting unsur kesengajaan terbukti apabila dikehendaki  dan mengerti akibat dari perbuatannya in casu kehendak dan mengerti akibat perbuatan dimaksud harus bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang lain seperti pasal makar dan unsur memisahkan diri sebagian atau seluruhnya hal yang tidak bersesuaian dengan unsur pasal lain tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai unsur dengan maksud, sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan terdakwa :

  • Bahwa yang terdakwa ketahui pada Tahun 2018, Jakob Fabian, Warga Negara Polandia pernah mengunjungi terdakwa di Timika, Jakob Fabian menyampaikan ingin bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat adat diareal PT Freeport yang terkena dampak limbah, masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama dan Organisasi Politik di Timika termasuk KNPB;
  • Bahwa 2 (dua) kali terdakwa bertemu dengan Jakob Fabian termasuk menfasilisasi Jakob Fabian bertemu dengan masyarakat adat yang tinggal di areal PT Freeport yang terkena dampak limbah dan masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama;
  • Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama-sama Jakob Fabian, tidak ada Simon Magal, Viktor Yeimo dan Agus Kossay ;
  • Bahwa pertemuan tersebut tidak ada kaitan dengan gerakan Papua Merdeka, hanya berbicara soal hak-hak masyarakat adat di Timika dan Hak-Hak Sipol Orang Papua;
  • Bahwa yang terdakwa ketahui Jakob Fabian merupakan penulis yang sedang menulis tentang situasi Papua;

Sedangkan Saksi Abdul Mustaji, Heppy Salampessy menerangkan peristiwa tanggal 03 September 2018 merupakan peristiwa penyergapan terhadap 3 (tiga) orang didalam mobil yang dipakir di Lapangan AURI Sentani, tidak jelas ketiga orang tersebut karena suasana gelap dan mereka melarikan diri dari kendaraan yang digunakan. Saksi Mohamad Ali menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Stevanus Itlay pada tanggal 11 September 2019, kedua peristiwa ini tidak ada kaitan makar atau perbuatan niat hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian kami tersebut diatas maka UNSUR DENGAN MAKSUD/NIAT HENDAK yang didakwakan dan dituntut pada Terdakwa STEVANUS ITLAY tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

 

Ad.4.Unsur Supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara

Pengertian “supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”, menurut R. Soesilo, “merupakan perbuatan kekerasan fisik yang bersifat menyerang yang menyebabkan terpisahnya negara atau yang dapat menyebabkan terpisahnya negara”.

Bahwa maksud unsur ini adalah adanya tindakan Terdakwa STEVANUS ITLAY untuk memisahkan sebagian wilayah Negara atau seluruhnya jatuh ketangan musuh atau kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

  • Proses Hukum terhadap Terdakwa STEVANUS ITLAY, berkaitan erat sangkaan makar yang terjadi pada tahun 2018 ketika yang bersangkutan bertemu dengan Jacob Fabian, Warga Negara Polandia di Timika;
  • Pertemuan antara Terdakwa dan Jacob Fabian karena adanya maksud Jacob ingin bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat adat diareal PT Freeport yang terkena dampak limbah, masyarakat yang perang Suku di Kwamki Narama dan Organisasi yang membela hak-hak masyarakat termasuk KNPB Timika;
  • Terdakwa telah membantu Jacob Fabian untuk bertemu dengan masyarakat sebanyak 2 (dua) kali untuk membicarakan hak-hak mereka yang terkena dampak limbah dan juga membantu mereka yang konflik di Kwamki Narama;
  • Bahwa pertemuan tersebut tidak ada tindakan ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;
  • Bahwa yang terdakwa ketahui Jakob Fabian merupakan penulis yang sedang menulis tentang situasi Papua;
  • Bahwa setelah pertemuan dua kali Terdakwa tidak bertemu Jacob Fabian lagi, karena yang bersangkutan tidak lagi di Timika.

Dengan demikian Unsur Supaya seluruh atau sebagian Wilayah  Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

 

Ad.5.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Bahwa bunyi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

Bahwa dari 3 (orang) orang saksi yaitu Saksi Abdul Mustaji, Heppy Salampessy menerangkan peristiwa tanggal 03 September 2018 merupakan peristiwa penyergapan terhadap 3 (tiga) orang didalam mobil yang dipakir di Lapangan AURI Sentani, tidak jelas ketiga orang tersebut karena suasana gelap dan mereka melarikan diri dari kendaraan yang digunakan. Saksi Mohamad Ali menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Stevanus Itlay pada tanggal 11 September 2019,  TERDAKWA STEVANUS ITLAY  ditangkap seorang diri, sedangkan berkaitan pertemuan dengan Jakob Fabian pada tahun 2018 hanya sebatas diskusi mengenai hak-hak masyarakat di areal Freepot yang terkena dampak limbah, konflik di Kwamki Narama dan diskusi mengenai oranganisasi yang membela hak-hak Sipol masyarakat di Timika. Tidak ada Terdakwa bersama dengan orang lain berbicara soal perbuatan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa STEVANUS ITLAY tidak terpenuhi dan karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan saja, maka dianggap secara hukum tindak pidana yang didakwakan KEPADA TERDAKWA STEVANUS ITLAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

 

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Sdr.Panitera yang kami hormati,

Hadirin yang juga kami hormati,

Bertumpuh pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh Terdakwa STEVANUS ITLAY, dan telah kami uraikan di atas, maka kami Penasehat Hukum  Terdakwa  berkesimpulan bahwa Terdakwa Tidak melakukan dugaan tindak pidana sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini  memutuskan Membebaskan Terdakwa STEVANUS ITLAY dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana Serta Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa.

Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

 

 V. PENUTUP

Hari ini dihadapan Pengadilan yang terhormat, kita yang hadir beserta semua orang yang prihatin terhadap ketidakadilan berharap inilah proses hukum untuk menyatakan kepada Terdakwa STEVANUS ITLAY dan Seluruh Rakyat Papua keadilan masih ada di Negeri ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberi petunjuk dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

 

Balikpapan, 11 Juni 2020

 

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM DI PAPUA

PENASEHAT HUKUM TERDAKWA,

 

 

EMANUEL GOBAY, S.H, M.H;

 

 

GANIUS WENDA, S.H, M.H;

 

 

YULIANA YABANSABRA, S.H;

 

 

WEHELMINA MORIN, S.H;

 

 

BERNARD MARBUN, S.H;

 

 

NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H;

 

 

FATHUL HUDA WIYASHADI, S.H;

 

 

LATIFAH ANUM SIREGAR, S.H, M.H

 

 

GUSTAF R.KAWER, S.H, M.Si;

Catatan redaksi: Isi pledoi ini sesuai dengan berkas pledoi yang diterima Jubi dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM, namun formatnya mengalami perubahan karena ditampilkan dalam bentuk teks untuk mempermudah pembaca. Naskah pledoi dalam bentuk PDF dapat diunduh di Pledoi STEVEN ITLAY

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top